Wakil Ketua MPR: Penegakan PPKM darurat perlu konsistensi tinggi

Wakil Ketua MPR: Penegakan PPKM darurat perlu konsistensi tinggi

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. ANTARA/Muhammad Hajiji/am

Masalah yang dihadapi dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air memang cukup banyak, sehingga perlu konsistensi yang tinggi dalam menyelesaikan sejumlah kendala tersebut
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebutkan perlu konsistensi tinggi dalam menegakkan aturan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan para pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan konsistensi dalam mengatasi sejumlah kendala pada pengendalian COVID-19 di Tanah Air.

"Masalah yang dihadapi dalam pengendalian COVID-19 di Tanah Air memang cukup banyak, sehingga perlu konsistensi yang tinggi dalam menyelesaikan sejumlah kendala tersebut," ucap dia.

Sejumlah upaya, menurut Lestari saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

PPKM darurat di Jawa-Bali memang berdampak terhadap keseharian masyarakat. Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai aturan dan upaya PPKM darurat mulai dilalukan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah dan masyarakat diharapkan bersinergi atasi pandemi COVID-19

Baca juga: Fadjroel: Indonesia dalam kondisi "berperang" melawan COVID-19


Antara lain, kata Rerie, pemerintah berupaya menekan mobilitas masyarakat hingga 50 persen, menertibkan harga obat COVID-19, memulihkan pasokan oksigen, dan gencar melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan kekebalan kelompok.

Menurut dia untuk merealisasikan semua itu, memang banyak tantangan di lapangan. Namun, Rerie mengatakan para pemangku kepentingan harus tetap konsisten dengan upaya yang dilakukan.

Dia yakin sejumlah kendala yang ada mampu diatasi dengan konsistensi yang tinggi dalam upaya merealisasikan sejumlah target pada proses pengendalian COVID-19.

Dengan teratasi-nya sejumlah kendala, Rerie berharap, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam proses pengendalian COVID-19 dapat ditingkatkan.

Di sisi lain, Rerie juga menyarankan agar upaya sosialisasi setiap kebijakan yang diterapkan juga dilakukan secara masif dan konsisten agar masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dengan baik.

Menurut Rerie dengan kondisi tersebut para pemangku kepentingan dapat melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian COVID-19.

Rerie berharap dengan pelibatan masyarakat secara aktif, upaya pengendalian COVID-19 bisa dilakukan lebih masif dan mampu memutus rantai penyebaran virus Corona di Tanah Air.

Baca juga: Jazilul: Tiga kunci sukses kebijakan PPKM Darurat

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Buruh se-Jabodetabek sampaikan 4 tuntutan kepada DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar