Wamenkeu tekankan kolaborasi birokrat-akademisi dalam susun kebijakan

Wamenkeu tekankan kolaborasi birokrat-akademisi dalam susun kebijakan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA) di Jakarta, Selasa (6/7/2021). ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.

Kita dapat memberikan akses kepada pembuatan kebijakan. Saya yakin banyak peneliti yang sangat tertarik untuk melihat ide-ide mereka dapat diterjemahkan kepada kebijakan yang nyata
Jakarta (ANTARA) - menekankan pentingnya kolaborasi yang erat serta saling paham satu sama lain antara birokrat dan akademisi dalam rangka mewujudkan suatu kebijakan.

“Karena masing-masing memang memiliki dunia dan bahasa yang cukup berbeda,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam Kongres Internasional ke-19 International Economic Association (IEA) di Jakarta, Selasa.

Wamenkeu Suahasil menyatakan akademisi harus bisa melihat perbedaan dunia ini seperti melalui penyajian ide-ide yang dapat diterima oleh birokrat dengan mengingat bahwa ada keterkaitan politik dalam proses birokrasi.

Tak hanya itu, lanjutnya, birokrat juga harus mulai bisa menerima ragam ide-ide dari riset akademisi untuk menambah pengetahuan bagi kepentingan pembuatan kebijakan.

Oleh sebab itu Wamenkeu mengatakan keterbukaan data menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kolaborasi antara keduanya.

Data-data yang dimiliki pemerintah dan lembaga terkait seperti data APBN, Susenas, Sakernas, PODES dan data-data lainnya yang didanai dari APBN seharusnya terbuka, gratis dan dapat diakses oleh semua pihak.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah berupaya untuk mendorong SDM Indonesia agar dapat berkolaborasi di tingkat internasional salah satunya melalui alokasi anggaran beasiswa dan penelitian LPDP.

“Kita dapat memberikan akses kepada pembuatan kebijakan. Saya yakin banyak peneliti yang sangat tertarik untuk melihat ide-ide mereka dapat diterjemahkan kepada kebijakan yang nyata,” katanya.

Direktur dari Center for International Development Sumitomo-FASID Professor of International Finance and Development Asim Khwaja pun turut mendukung kolaborasi antara akademisi dan birokrat ini.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan karena para akademisi, praktisi dan birokrat berdiri di atas pulaunya sendiri serta memiliki beragam kelompok dengan disiplin ilmu yang berbeda.

“Karena itu penting untuk membuat mereka saling terhubung dengan para praktisi dan birokrat,” ujarnya.

Baca juga: Presiden: Kebijakan harus cepat-tepat pada kondisi "extraordinary"

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wamenkeu: Pemanfaatan EBT bukan lagi pilihan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar