Sahroni tidak sepakat RS Khusus bagi pejabat negara dibangun

Sahroni tidak sepakat RS Khusus bagi pejabat negara dibangun

Seorang tenaga kesehatan mengendarai kendaraan yang membawa sepatu untuk disterilkan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/6/2021). Menurut Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Tugas Ratmono, mereka menambah jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 7.394 dari 5.994 akibat tingginya penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

... situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala...
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, tidak sepakat dengan wacana yang disampaikan politisi PAN, Rosaline Rumaseuw, yang meminta pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara.

Menurut Sahroni, saat ini ketika kondisi susah, siapapun memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.

Baca juga: Terjadi penumpukan pasien di RSUDAM akibat kebutuhan oksigen tinggi

"Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," kata Sahroni, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menilai pejabat negara justru yang harus bekerja keras memikirkan agar bagaimana kondisi rumah sakit bisa normal lagi, bukan minta dikhususkan.

Baca juga: TNI siapkan 650 tempat tidur di rumah sakit lapangan

Menurut dia, dalam kondisi darurat seperti sekarang, semua lapisan masyarakat sedang berada dalam kondisi yang susah, karena itu usulan terkait perlunya rumah sakit khusus pejabat tidak diperlukan.

"Kondisi darurat seperti sekarang ini, semua pasien sama saja, yang punya duit saja susah mau masuk rumah sakit. Jadi tidak perlu ada rumah sakit khusus pejabat segala, semua lagi sama-sama susah," ujarnya.

Baca juga: Sejumlah RS di Surabaya tutup sementara layanan IGD

Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, dalam webinar mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat negara.

Menurut dia, saat ini banyak pejabat negara yang sulit mendapatkan rumah sakit, sehingga pemerintah harusnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi para pejabat.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DPR-pemerintah segera bahas Cipta Kerja pascaputusan MK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar