Dibutuhkan regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang mampu menjamin keamanan pangan bagi konsumen, menciptakan rasa aman dan kepercayaan sekaligus untuk mendukung tumbuhnya sektor e-commerce di IndonesiaJakarta (ANTARA) - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan faktor keamanan pangan dari meningkatnya layanan daring pada masa PPKM Darurat.
Felippa Ann Amanta di Jakarta, Kamis menyatakan, PPKM Darurat telah mendorong layanan pesan antar melalui aplikasi daring menyusul adanya limitasi operasi sentra-sentra ekonomi seperti pasar tradisional, supermarket, restoran dan warung makanan, sehingga sangat penting untuk memastikan keamanan makanan dalam sistem layanan ini.
"Dibutuhkan regulasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang mampu menjamin keamanan pangan bagi konsumen, menciptakan rasa aman dan kepercayaan sekaligus untuk mendukung tumbuhnya sektor e-commerce di Indonesia," kata Felippa.
Menurut dia, pada saat ini dinilai belum adanya regulasi jelas terkait traceability atau keterlacakan distribusi pangan dari petani ke konsumen (farm to fork) yang dapat memetakan risiko dan mengatasi masalah keamanan pangan jika terjadi.
Penelitian CIPS menemukan, kerangka kerja regulasi dan institusional untuk keamanan pangan di Indonesia telah mulai mengurusi isu-isu spesifik dalam ranah e-commerce. Namun pelaksanaannya tetap sulit dilakukan pada sektor yang memiliki banyak usaha informal dan tantangan institusional.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya merekomendasikan reformasi regulasi dan institutional untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan e-commerce sembari juga meningkatkan akses konsumen ke pangan yang aman.
"Diperlukan penyederhanaan proses sertifikasi pra pasar untuk mendorong industri rumah tangga mendaftarkan bisnisnya secara legal sehingga pengawasan dan penindakan atas pelanggaran keamanan pangan akan lebih mudah dilakukan," katanya.
Ia juga menginginkan adanya pemberian insentif kepada swasta untuk berinovasi dalam menemukan material pengganti kantong plastik untuk pengantaran makanan olahan.
Sebagaimana diwartakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah untuk memasarkan produknya secara daring sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.
“Pemasaran produk UMKM secara online mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar lagi bagi para pelaku UMKM, sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” kata Wapres pada acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) “Kilau Digital Permata Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora)” Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 secara virtual dari kediaman dinas Wapres di Jakarta, Jumat (18/6).
Wapres juga minta pelaku UMKM dapat memanfaatkan era digital yang berkembang sehingga memperoleh berbagai kemudahan dalam memasarkan produk-produk mereka.
“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital, termasuk media sosial, untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi dan pemasaran produknya,” jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan membuka layanan konsultasi daring di sektor perdagangan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 - 20 Juli 2021, di mana layanan tersebut menggantikan konsultasi tatap muka oleh Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP).
“Layanan konsultasi daring yang dilakukan Kementerian Perdagangan merupakan inovasi untuk membantu masyarakat dan para pelaku usaha agar kegiatan perdagangan dapat terus berjalan meskipun di tengah pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Baca juga: BBPOM ingatkan konsumen perhatikan KLIK belanja
Baca juga: BPOM: Program keamanan pangan oleh Pemda belum optimal
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
