Dewan Guru Besar IPB bahas strategi pengelolaan beras nasional

Dewan Guru Besar IPB bahas strategi pengelolaan beras nasional

Petani mengangkut benih padi di Kawasan Tasikardi, Kramatwatu, Serang, Banten, Jumat (28/6/2021). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/foc.

Sekarang ini petani kita terbagi kecil-kecil
Jakarta (ANTARA) - Dewan Guru Besar IPB University membahas strategi dan kebijakan pengelolaan beras nasional mengingat beras merupakan komoditas yang bergantung pada kebijakan pemerintah dalam diskusi "Strategi dan Tata Kelola Komoditas Beras dalam Mendukung Swasembada Pangan".

"Perlu ada pemikiran bagaimana mencari solusi agar harga yang diterima petani bisa semakin baik tapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumen. Negara perlu hadir untuk bisa memberikan subsidi, memberikan bantuan agar semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Rektor IPB University Arif Satria dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi virtual itu, Arif menegaskan bahwa tata kelola pangan merupakan aspek penting yang didukung dengan peran daerah sebagai kunci bagi pembangunan pangan nasional.

Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Pertanian IPB University Sugiyanta mengatakan konsep model produksi beras ke depannya mesti berskala besar.

"Sekarang ini petani kita terbagi kecil-kecil, rata-rata penguasaan lahannya setengah hektar ke bawah. Kemudian konsepnya harus hulu hilir, modern dengan teknologi-teknologi terkini," ujar Sugiyanta, yang merupakan peneliti padi.

Pada diskusi tersebut Hariadi Kartodiharjo sebagai Guru Besar IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan menyimpulkan bahwa terdapat ancaman masa depan pangan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang itu tidak memberikan dorongan untuk upaya perbaikan tata kelola lahan pangan.

Baca juga: Pakar IPB: Kolaborasi jadi kunci penting untuk teliti terumbu karang

Baca juga: Pakar: Atraktor cumi-cumi tingkatkan kawasan pantai terpadu


"Kebijakan ekonomi nasional cenderung trade off dengan ekonomi berbasis lahan yang terkait erat dengan lahan pangan. Di hampir semua daerah, seiring dengan perkembangan investasi, terjadi perubahan fungsi lahan untuk pangan," tutur akademisi ahli kebijakan kehutanan itu.

Dari sisi pemerintah, Musdhalifah Machmud dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus untuk produksi dan produktivitas pangan.

"Pemerintah juga berupaya agar masyarakat dapat mengakses pangan dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Masyarakat juga harus bisa mengakses pangan dan pemerintah juga memastikan agar keamanan pangan tetap terjaga," jelasnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan perwujudan beras fortifikasi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras fortifikasi untuk mendukung pemerintah dalam penyediaan beras berkualitas bagi masyarakat.

Selain beras fortifikasi, pemerintah telah lebih dulu menginisiasi program fortifikasi minyak goreng bekerja sama dengan produsen minyak goreng nasional. Upaya tersebut dilengkapi melalui program diversifikasi pangan lokal dengan memastikan kualitas dan keamanan pangan lokal.

Baca juga: Praktisi IPB: Teknologi digunakan untuk memanusiakan manusia

Baca juga: Pakar IPB University sebut masyarakat kenal rempah sejak 400 M

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Hengky Kurniawan mengaku tak terlibat pengadaan bansos

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar