KKP imbau pembudi daya kreatif ikuti perubahan pola konsumsi perikanan

KKP imbau pembudi daya kreatif ikuti perubahan pola konsumsi perikanan

Tangkapan layar Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP Syarif Syahrial. ANTARA/M Razi Rahman.

Jangan sampai pembudi daya hanya tahu produksi, tapi tidak tahu pasarnya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau pembudi daya ikan harus kreatif mengembangkan produk pangan perikanan yang siap disantap mengikuti perubahan pola konsumsi perikanan oleh masyarakat, terutama pada masa pandemi ini.

"Jangan sampai pembudi daya hanya tahu produksi, tapi tidak tahu pasarnya," kata Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP Syarif Syahrial, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, faktor kreativitas yang dimiliki oleh pembudi daya perikanan merupakan solusi yang perlu dihadirkan pada masa pandemi yang berdampak kepada sangat terbatasnya konsumsi ikan hidup.

Ia mengemukakan, dengan era saat ini orang yang lebih banyak konsumsi pangan siap goreng, maka pembudi daya bisa berkreasi seperti membuat olahan lele yang dibekukan, sehingga bisa dijual kapan saja.

Syahrial mengungkapkan pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap pasar hasil budidaya ikan, antara lain karena banyak rumah makan yang tutup lebih awal atau bahkan tidak beroperasi akibat pandemi.

"Misalnya warung pecel lele tutup lebih cepat. Dampak yang sama juga dialami pengolahan ikan di lokasi-lokasi wisata, karena kunjungan wisatawan turun drastis," jelasnya.

Syahrial menyatakan, pihaknya siap membuka peluang seperti kepada pembudi daya ikan lele untuk mendapatkan permodalan. Prosedurnya adalah dengan menyiapkan proposal yang dibantu oleh tenaga pendamping.

Ia mengemukakan tenaga pendamping menjadi pembeda LPMUKP dengan lembaga permodalan lainnya. Keberadaan pendamping setidaknya mampu membantu para debitur atau calon debitur dalam merencanakan dan mengelola pinjaman dana bergulir.

Saat ini, LPMUKP memiliki 236 tenaga pendamping yang tersebar di 357 Kabupaten/Kota. Pendampingan merupakan fitur utama lembaga pemerintah ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, BLU LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mencapai target untuk menyalurkan pembiayaan permodalan bagi usaha sektor kelautan dan perikanan hingga Rp1,2 triliun pada akhir 2021.

"LPMUKP sudah memberikan persetujuan untuk penyaluran dari 2017 (BLU LPMUKP beroperasi memberikan pembiayaan sejak 10 November 2017) sampai sekarang, sudah Rp841,96 miliar," kata Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial dalam acara Bincang Bahari daring di Jakarta, akhir bulan lalu.

Syarif Syahrial mengungkapkan bahwa sampai akhir 2021, pihaknya menargetkan untuk penyaluran pembiayaan dana total hingga sebesar Rp1,2 triliun.

Berdasarkan data BLU LPMUKP, realisasi dari periode 2017 hingga saat ini itu terdiri atas penyaluran pembiayaan Rp248,67 miliar di sektor usaha penangkapan ikan, Rp394,9 miliar di perikanan budi daya, Rp169,85 miliar pengolah/pemasar hasil perikanan, Rp6,8 miliar di sektor usaha masyarakat pesisir lainnya, serta Rp21,72 miliar di sektor usaha garam rakyat.

Selain itu, disebutkan pula bahwa total penyaluran tersebut sudah tersalurkan ke 21.215 pemanfaat, yang terdiri atas 10.314 pemanfaat dari penangkapan ikan, 6.317 pemanfaat dari perikanan budi daya, 3.899 pemanfaat dari pengolah/pemasar hasil perikanan, 72 pemanfaat dari usaha masyarakat pesisir lainnya, serta 613 pemanfaat dari usaha garam rakyat.

Baca juga: 6.000 pembudidaya perikanan masuk ekosistem digital e-Fishery

Baca juga: Pengamat: Perkuat kebijakan digitalisasi sektor perikanan budi daya

Baca juga: Kembangkan ekonomi biru, KKP rancang budi daya perikanan berkelanjutan

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Upaya BKIPM berikan kenyamanan masyarakat konsumsi hasil laut

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar