Ketua DPR soroti rendah serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah

Ketua DPR soroti rendah serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI

Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin mengimpit
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah yang masih rendah di tengah lonjakan kasus yang belum berhenti sampai saat ini, sehingga Pemerintah perlu memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.

"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan COVID-19," kata Puan Maharani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Puan menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan COVID-19 di daerah senilai Rp50,1 triliun, namun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

Menurut Puan, realokasi dan refokusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin mengimpit, berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.

Dia meminta pelaksanaan realokasi dan refokusing anggaran tetap dilakukan secara ketat, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refokusing hingga realisasi penyerapannya.

Menurut dia, langkah tersebut jangan hanya prosedural, tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan COVID-19 yang substansial.

“Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat biar tidak gampang tertular, juga bantuan obat bagi yang terpapar," katanya lagi.

Puan juga menyarankan agar pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi mandiri bagi para pasien yang kondisinya cukup baik dan tidak harus dirawat di rumah sakit.

Dia menilai tidak setiap orang memiliki rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara untuk menyewa tempat secara mandiri juga butuh dana tidak sedikit.

"Pemerintah bisa menjadi solusi atas situasi ini, dengan memastikan ketersediaan kamar-kamar untuk isolasi mandiri. Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar," ujarnya.

Selain itu, dia menilai, pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan COVID-19 terus meluas, juga memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan.

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan COVID-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.

"Perbanyak program prorakyat, ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari COVID-19, tetapi tidak selamat dari kesulitan ekonomi," katanya pula.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu, juga meminta para pelaku ekonomi kecil tidak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang.

Menurut dia, banyak dari pelaku ekonomi kecil yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.
Baca juga: Pemerintah diminta tingkatkan transparansi penggunaan anggaran bansos
Baca juga: BPK RI : Anggaran jangan sekedar kejar tingkat serapan


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bendera Indonesia dilarang berkibar, DPR berharap efektivitas satgas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar