PBB peringatkan risiko keberadaan dua bank sentral di Libya

PBB peringatkan risiko keberadaan dua bank sentral di Libya

Arsip Foto - Wakil Kepala Misi Dukungan PBB di Libya untuk urusan politik Stephanie Williams memakai masker saat tiba untuk menghadiri pertemuan antara faksi berseteru pada konflik Libya di kantor PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (20/10/2020). ANTARA FOTO/Pool via REUTERS/Fabrice Coffrini/HP/djo/am.

Mengelola utang ini hanya mungkin dilakukan jika bank sentral bersatu ...
New York (ANTARA) - Sistem perbankan Libya "kemungkinan akan kolaps" jika dua bank sentral yang beroperasi secara paralel di sana tidak bergabung dan perundingan politik yang mandek bisa mengganggu gencatan senjata, utusan khusus PBB untuk Libya memperingatkan, Kamis (15/7).

Negara kaya minyak di Afrika Utara itu jatuh ke dalam kekacauan setelah penggulingan Muammar Gaddafi yang didukung NATO pada 2011.

Pemerintahan Libya terbagi dua sejak 2014, satu pemerintah di barat yang diakui dunia internasional dan satu pemerintah tandingan di timur yang memiliki institusinya sendiri.

Pemisahan bank sentral, ditambah kurangnya anggaran yang terpadu, membuat mereka menumpuk banyak utang untuk membiayai pemerintah masing-masing, kata utusan khusus PBB untuk Libya Jan Kubis kepada Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Mengelola utang ini hanya mungkin dilakukan jika bank sentral bersatu. Dengan kata lain, sistem perbankan Libya kemungkinan akan runtuh tanpa adanya penggabungan," kata Kubis.

Audit internasional terhadap kedua bank sentral Libya pekan lalu merekomendasikan langkah-langkah menuju penggabungan. Kubis mengatakan kepada DK PBB bahwa temuan penting audit itu adalah bahwa penggabungan "tak lagi sekadar saran tapi keharusan".

Penggabungan bank sentral diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan para pembeli minyak Libya di saat harga komoditi ekspor utama negara itu meningkat.

Pendapatan minyak selama ini mengalir melalui Bank Sentral Libya di Tripoli, yang membayar gaji para pegawai pemerintah.

Ekspor minyak Libya terhantam tahun lalu oleh blokade pasukan rival di bagian timur hingga membuat negara itu kehilangan pendapatan.

Proses perdamaian yang dipimpin PBB di Libya menghasilkan gencatan senjata tahun lalu dan pembentukan sebuah pemerintahan bersatu. Namun, perundingan bulan ini yang membahas pemilu di Libya pada Desember menemui jalan buntu.

"Saya khawatir, meskipun perjanjian gencatan senjata masih berlaku, walau ada bentrokan kecil antara kelompok bersenjata dan gerombolan kriminal, penggabungan JMC (Komisi Militer Gabungan) dan implementasi perjanjian tersebut dapat terganggu jika proses politik masih mandek," kata Kubis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, yang memimpin sidang DK PBB pada Kamis, mengatakan pemilu harus dilaksanakan pada Desember dan pasukan asing harus meninggalkan Libya. Seruan Le Drian juga digaungkan oleh sejumlah anggota dewan.

"Saatnya menerapkan kerangka waktu yang progresif, berimbang, dan teratur bagi penarikan mundur unsur-unsur asing dari kedua kubu (yang bertikai)," kata Le Drian dalam sidang dewan beranggotakan 15 negara itu. 

Para diplomat pada Juni mengatakan bahwa Turki dan Rusia, yang mendukung dua pihak yang berbeda di Libya, telah mencapai kesepakatan awal untuk menarik tentara asing yang mereka dukung secara bertahap.

Perdana menteri pemerintahan baru Libya yang bersatu, Abdulhamid Dbeibah, mengatakan kehadiran tentara bayaran asing "masih menjadi rintangan paling berat bagi stabilitas di Libya".


Sumber: Reuters

Baca juga: Putra Mahkota Abu Dhabi bahas hubungan ekonomi dengan PM baru Libya

Baca juga: Parlemen Libya memilih menyetujui pemerintah bersatu

Baca juga: Sekjen PBB kepada pasukan asing: Jangan campuri Libya


 

Militer Libya berpartisipasi dalam tugas pembuangan senjata

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar