Pangdam: PPKM Darurat di kampung tak sebagus di jalan protokol

Pangdam: PPKM Darurat di kampung  tak sebagus di jalan protokol

Bhabinkamtibmas Polsek Kebayoran Lama mengawasi pelaksanaan pembatasan mandiri warga di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (12/7/2021). ANTARA/HO-Polsek Kebayoran Lama.

Saya melihat sendiri secara langsung di beberapa kampung masih banyak yang berkerumun atau mengobrol sesama warga
Jakarta (ANTARA) - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya/ Jayakarta Mayor Jenderal TNI Mulyo Aji mengatakan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kampung-kampung atau jalan-jalan kecil (gang) di Ibu Kota tidak sebagus di jalan protokol.

Menurut Aji, di jalan protokol lebih bagus PPKM-nya sehingga jumlah kendaraan bermotor yang melintas di Ibu Kota berkurang sekitar 50 persen dibandingkan dengan hari-hari biasa.

"Saya melihat sendiri secara langsung di beberapa kampung masih banyak yang berkerumun atau mengobrol sesama warga, bahkan banyak yang tidak menggunakan masker," kata Mayjen TNI Mulyo Aji saat rapat evaluasi PPKM Darurat di Silang Monas Jakarta Pusat, Minggu.

Baca juga: MRT Jakarta tutup sementara tiga stasiun mulai Minggu

Untuk itu, rapat evaluasi PPKM Darurat diperlukan untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam dua pekan terakhir, berhasil menekan laju kenaikan angka positif COVID-19.

Dalam kesempatan itu, Pangdam Jaya menyampaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) artinya aturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa upaya membatasi mobilitas warga adalah upaya kemanusiaan. Karena upaya itu untuk membendung laju penularan virus corona atau SARS-COV-2 itu terhadap manusia.

Baca juga: Warga Ancol Jakarta Utara alami PHK saat PPKM Darurat

Karena itu, Kodam Jaya/ Jayakarta mengajak masyarakat bersama-sama mendukung dan menjalankan upaya pemerintah menerapkan PPKM Darurat tersebut.

Senada, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran mengatakan PPKM Darurat bukan berarti melarang masyarakat berjualan, tetapi ingin mengatur kegiatan masyarakat sehingga bisa menekan laju penularan COVID-19.

Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa bantuan sosial yang berasal dari anggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat kepada masyarakat mulai Senin (19/7) besok.

Baca juga: Pemkot Jaktim gandeng tokoh agama untuk sosialisasi perayaan Idul Adha

Ada bantuan berbentuk dana yang akan ditransfer melalui rekening Bank milik penerima masing-masing, dan ada pula bantuan yang akan disalurkan melalui Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

"Saya harapkan kita kompak menggunakan data yang sama sehingga targetnya pun sama”, kata Anies.

Kegiatan rapat evaluasi itu turut dihadiri Kepala Staf Kodam Jaya (Kasdam Jaya) dan Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), dan Kepala Kesehatan Kodam Jaya (Kakesdam Jaya).

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar