Artikel

Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20

Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20

Tangkapan layar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Kick off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia menuju Konferensi Perubahan Iklim Glasgow secara daring diikuti di Jakarta, Senin (19/7/2021). (FOTO ANTARA/Virna P Setyorini)

Jaga selalu kepentingan, kedaulatan dan posisi nasional. Ambil manfaat yang sebesar-besarnya, serta gaungkan nama besar Indonesia pada COP26 nanti,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya menegaskan keberhasilan perundingan dalam Conference of Parties ke-26 (COP26) PBB untuk perubahan iklim di Glasgow, Inggris, nanti akan menopang kepemimpinan presidensi Indonesia di G20 pada 2022.

"Dan jangan lupa bahwa COP26 ini sebagai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato dan yang terhormat Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo), ini akan menopang kepemimpinan presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022. Jadi kita punya banyak misi di sini," katanya dalam Kick off Meeting Persiapan Delegasi Indonesia menuju Konferensi Perubahan Iklim Glasgow secara daring diikuti di Jakarta, Senin.

Sebelumnya ia mengatakan Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada COP26 yang digelar Inggris bersama Italia itu nanti harus bisa berperan aktif dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari pertemuan yang akan berlangsung dari 31 Oktober sampai dengan 12 November 2021 tersebut.

"Jaga selalu kepentingan, kedaulatan dan posisi nasional. Ambil manfaat yang sebesar-besarnya, serta gaungkan nama besar Indonesia pada COP26 nanti," katanya.

Ia menegaskan agar Delri nanti juga harus dapat membumikan dimensi-dimensi perubahan yang telah dicapai Indonesia pada tingkat tapak, serta ada makna dan artinya bagi rakyat.

Target COP26

Saat ditanya apa saja yang menjadi target dalam COP26 nanti, ia mengatakan secara perundingan resmi Indonesia sudah memiliki poin-poin yang menjadi target nasional dalam pertemuan tingkat tinggi perubahan iklim PBB tersebut. Tetapi secara agregat, secara politik, apa yang telah Indonesia lakukan dalam pengendalian perubahan iklim tidak ketinggalan dan relatif baik karena sudah memiliki dukungan dasar hukum yang sangat kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, pada level operasional, sampai kepada instrumen yang disiapkan oleh National Focal Point (NFP).

Itu berarti seluruh kementerian telah bekerja sama membuat sistem registrasi nasional, peta jalan mitigasi, peta jalan adaptasi, dan ia menegaskan semua hal tersebut bukan pekerjaan gampang.

"Coba saja deh, berapa negara yang sudah selesaikan begitu itu, saya rasa tidak banyak. Juga hasil kerja, menurut saya sudah cukup lama dan kita miliki kerja sama dalam REDD+ itu juga sangat menolong," katanya menjelaskan salah satu program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang sudah berjalan untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia.

Misi lain dari Delri, yakni menjalankan pesan Presiden Joko Widodo agar membumi untuk rakyat. Dalam konteks global, artinya Indonesia harus bisa mengajak dunia untuk melihat atau beraktualisasi secara membumi.

"Jadi dengan kata lain sebetulnya 'knowledge' yang ada di Indonesia itu menjadi sangat baik disampaikan kepada dunia," katanya.

Dari rancangan Paviliun Indonesia di COP26 bertema "Leading Climate Actions Together" yang disiapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto, ia mengatakan memang mengakomodasi berbagai elemen pemangku kepentingan untuk menampilkan aksi baiknya.

Oleh karena itu, dirinya menyambut baik usulan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno yang hendak mengangkat masyarakat adat Suku Anak Dalam di Jambi yang ritme hidupnya selaras dengan alamnya di Taman Nasional Bukit Dua Belas.

"Memang alam itu salah satu fungsinya sebagai 'life support system'. Pada bagian mana kemudian dia terganggu nah di situlah kita jadi saling belajar. Itulah yang selalu diangkat dan coba 'di-collect' di ruang Pojok Iklimnya KLHK yang dipimpin oleh Pak Agus Justianto dan dibantu Ibu Laksmi (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dhewanthi)," katanya.

Misi lain di COP26 saat ini, ia menjelaskan bagaimana Indonesia bisa mendapatkan dukungan, paling tidak jejaring kerja sama internasional untuk teknologi dan pendanaan termasuk dari swasta.

"Kalau lihat investasinya yang cukup tinggi untuk mengatasi reduksi atau pengurangan emisi, di samping 'hi-tech' di sektor energi itu memang akhirnya membutuhkan dukungan kerja sama swasta yang sangat bagus banget ya. Oleh karena itu, saya kira secara agregat baik 'official negotiation' maupun 'outreach' seperti tadi dibilang melalui paviliun dan negosiasi, kita bisa bangun jejaring," katanya.

Selain itu, yang lebih penting lagi, Indonesia harus bisa menjadi contoh dengan hasil-hasil kerjanya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi kebatinan Delri di COP26 nanti tentu berbeda dengan COP21 di mana peristiwa karhutla besar dari September hingga awal November 2015 memberikan tekanan di mata internasional.

"Tapi yang muncul di situ itu Pak Presiden bilang 'Saya akan lakukan perubahan besar-besaran kebijakan dalam penanggulangan karhutla', begitu loh itu saya selalu ingat karena kita setengah mati mempersiapkannya pada waktu itu bersama-sama banyak menteri," katanya.

Sudah ada sesuatu yang baik yang dihasilkan dari kebijakan korektif pemerintah untuk mengatasi karhutla, karenanya tidak boleh lagi pihak lain tidak melihat Indonesia, katanya menegaskan.

Pendanaan iklim

Sementara itu, Laksmi Dhewanthi yang juga merupakan National Focal Point Indonesia dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) mengatakan Indonesia masih akan mendorong tercapainya perundingan isu pendanaan iklim jangka panjang terutama untuk negara-negara berkembang, atau janji negara maju untuk menyalurkan 100 miliar dolar AS dapat direalisasikan di COP26 nanti.

Delri, lanjutnya, juga akan merundingkan agar "clean development mechanism" (CDM) yang diatur di bawah Protokol Kyoto yang habis masa berlakunya sampai 31 Desember 2020 dapat dilanjutkan untuk mendukung capaian Kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Karena jika tidak maka sumber dana adaptasi tentu saja akan berkurang.

"Jadi masih berkisar seperti itu dan kita terus ingin mendorong agar ada kepastian dan ada riil aksi negara maju untuk mengalirkan pendanaan bagi negara berkembang dalam rangka pencapaian target-target NDC," kata direktur jenderal yang akrab disapa Ami tersebut menjelaskan pendanaan untuk mencapai target kontribusi penurunan emisi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contributions/NDC).

Indonesia juga akan menampilkan keberhasilan REDD+, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan di akar rumput, biofund di Jambi, juga Global Climate Fund di COP26, sehingga ia mengatakan program seperti penurunan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan atau "result base payment" memang sesuatu skema yang perlu didorong dan punya kemanfaatan yang banyak untuk negara seperti Indonesia.

Paviliun Indonesia

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto yang bertugas menyiapkan paviliun untuk COP26 mengatakan akan mengimplementasikan ekshibisi virtual di mana konsep tersebut akan terbuka bagi umum dan dapat diakses pengunjung dunia selama 24 jam. Sehingga konten pameran akan menampilkan video dan poster.

Ia mengatakan KLHK membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua pihak untuk terlibat dan mengajukan konsepnya dalam pameran virtual itu. Paviliun Indonesia COP26 akan menampilkan "lead by example" sehingga semua pihak dapat memberikan contoh-contoh baik yang menampilkan kebanggaan dan capaian yang telah dilakukan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, menanggapi keinginan swasta untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, Siti mengatakan bukan baru sekarang saja kementeriannya bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim. Dirinya mengikuti pergerakan dunia usaha dan "business leader" karena memang mereka menjadi bagian penting dalam usaha bersama menangani persoalan iklim tersebut.

Ia mengatakan bukan hanya memberikan akses untuk perusahaan yang sudah memiliki segala macam teknik dan teknologi untuk dapat tampil di sana. Tetapi juga memberi ruang untuk hal sekecil apapun dapat tampil di Paviliun Indonesia, entah itu di Glasglow secara langsung maupun di Jakarta secara virtual.

Baca juga: Jika manfaatkan karbon biru, RI berpotensi jadi negara adidaya iklim

Baca juga: Inggris tak akan menuntut delegasi konferensi iklim divaksin COVID

Baca juga: Indonesia ingatkan kembali pentingnya "Paris Rule Book" jelang COP26

Baca juga: Presiden COP2: Perubahan iklim akan dirasakan semua pihak


 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kalteng bersiaga hadapi bencana akibat perubahan iklim ekstrem

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar