BPS: Angka kemiskinan bisa ditekan bila pengentasan fokus di Jawa

BPS: Angka kemiskinan bisa ditekan bila pengentasan fokus di Jawa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menyapa warga dalam agenda kunjungan kerja. ANTARA/HO-Kemenko PMK.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengemukakan angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan bila program pengentasan difokuskan di Pulau Jawa.

"Kalau berfokus mengurangi jumlah kemiskinan secara nasional, fokus menanganinya di Pulau Jawa, karena jumlahnya sangat besar," kata Margo melalui siaran pers yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang diterima di Jakarta, Selasa.

BPS melaporkan angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2021 mencapai 10,14 persen atau setara 27,54 juta orang.

Baca juga: Program Perlindungan Sosial dirancang kurangi angka kemiskinan

Margo mengatakan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh otoritas terkait untuk menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air, yakni mengendalikan harga, perlindungan sosial bagi orang yang rentan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus.

Menurut Margo, program perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pada saat pandemi COVID-19 dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan pada periode berikutnya.

"Intinya, bagaimana memastikan program bantuan sosial itu diberikan secara tepat sasaran kepada orang yang sudah ditargetkan serta tepat penggunaan atau pemanfaatan," katanya.

Margo mengatakan BPS menghitung garis kemiskinan secara nasional per kapita berdasarkan nominal pengeluaran sebesar Rp472.535 per bulan. Artinya, pengeluaran penduduk di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu atau miskin.

"Harapan kita, mereka yang terpilih sebagai sampel otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dari garis kemiskinan dan dia bisa keluar dari garis kemiskinan karena telah mendapatkan bantuan sosial dan dimanfaatkan secara tepat," ujarnya.

Baca juga: BPS: Pengentasan di Jawa dukung percepatan penurunan angka kemiskinan

Baca juga: Mensos sebut pandemi buat angka kemiskinan Indonesia lebih berat


Margo menambahkan garis kemiskinan di setiap provinsi berbeda-beda, tergantung pola konsumsi dan harga kebutuhan pokok di wilayah setempat. Contohnya, garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp3,4 juta per rumah tangga per bulan, berbeda dengan di Sulawesi Barat sebesar Rp1,9 juta per rumah tangga per bulan.

Kalau pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan secara nasional, kata Margo, fokus pengentasan harus dilakukan di Pulau Jawa. Alasannya, meskipun secara persentase kecil, dari sisi jumlah sangat banyak.

"Misalnya, angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4,1 juta, Jawa Barat 4,2 juta dan Jawa Timur 4,5 juta," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemerintah berkomitmen tanggulangi kemiskinan ekstrem

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar