Din mengemukakan hal itu di Jakarta, Senin sore, saat menerima DPP Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2010-2015 antara lain MS Kaban (ketua umum PBB), Sahar L Hasan (wakil ketua umum) dan BM Wibowo (sekjen PBB).
Menurut Din, kemitraan startegis itu dapat dimulai antara jajaran Parpol yang berbasis massa Islam dengan ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU, sehingga dapat berbagai tugas yang jelas yakni Ormas Islam mengurusi pemberdayaan umat, sedang parpol Islam memeperjuangkan kepentingan politik.
"Selama ini Ormas seperti Muhammadiyah yang memiliki tugas berat dalam memberdayakan umat Islam dalam hal budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, masih diminta untuk ikut menanggapi kasus-kasus politik yang seharusnya merupakan tugas Parpol," katanya.
Oleh karena itu, Din berharap jajaran parpol yang memiliki wakil di DPR, termasuk PBB yang kini tidak memiliki wakil di DPR pusat, agar mengfokuskan tugas di bidang politik seperti menyusun RUU dan menyelesaikan sejumkah isu seperti terorisme dan keamanan.
Selain itu, jajaran Parpol berbasiskan Islam seperti PBR harus mampu mengartikulasikan kepentingan umat Islam yang merupakan mayoritas pemilih di Indonesia, sehingga produk wakil rakyat yang berupa UU memiliki nuansa nilai-nilai Islami.
Sedangkan, Ormas seperti Muhammadiyah dapat menfokuskan tugasnya yang berat yaitu merevitalisasi dan memobilisai umat untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, sehingga meningkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan umat.
Pada kesemapatan itu, Din menyambut baik atas silaturahim yang dilakukan DPP PBB, karena banyak warga Muhammadiyah menjadi pengurus partai itu dan secara sosiologis pada tahun 1950-an Muhammadiyah pernah menjadi anggota istimewa dari Masyumi yang partai itu kini dilanjutkan oleh DPP PBB.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PBB MS Kaban mengatakan, silaturahimnya jajaran PBB di Kantor Pusat PP Muhammadiyah itu dimaksudkan memperkenalkan kepengurusan baru DPP PBB peride 2010-2015.
Selain itu, katanya, DPP PBB juga ingin menjalin kemitraan strategis dengan Muhammadiyah agar mendapat dukungan PBB alam memberikan masukan kepada DPR tentang recana revisi UU Pemilu, sehingga PBB yang memperoleh dua persen suara pada Pemilu 2099, terakomodir suaranya di DPR nantinya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
