Jika masyarakat ingin PPKM berakhir, bantu pemerintah dengan disiplin prokes, segera vaksinasi dan lawan hoaksJakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan disiplin protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi bisa membantu mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Perpanjangan PPKM tak bisa dihindari karena peningkatan kasus terinfeksi virus corona masih sangat tinggi. Jika masyarakat ingin PPKM berakhir, bantu pemerintah dengan disiplin protokol kesehatan, segera vaksinasi dan lawan hoaks. Karena informasi yang keliru banyak memakan korban,” kata LaNyalla melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pernyataan tersebut dikemukakan LaNyalla di sela reses di Jawa Timur, dalam rangka merespons perpanjangan PPKM yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo Selasa (20/7) malam.
Baca juga: LaNyalla dorong anak muda bantu kerja dapur umum selama PPKM darurat
Menurutnya, pemerintah akan melakukan pelonggaran berbagai sektor secara bertahap jika ada penurunan kasus COVID-19. Rencananya, pelonggaran akan dilakukan bertahap mulai 26 Juli 2021.
LaNyalla mengatakan masih tingginya kasus positif COVID-19 disebabkan oleh kondisi beberapa minggu sebelum PPKM berlaku. Oleh karena itu, tutur LaNyalla, jika ada yang menyatakan PPKM justru membuat lonjakan kasus corona semakin besar, itu merupakan kesimpulan yang salah.
“Para ahli telah mengatakan peningkatan kasus corona yang mencapai angka 50 ribu lebih dalam sehari saat PPKM dilakukan adalah buntut dari kejadian dua hingga tiga minggu lalu, sebelum dilakukannya PPKM. Maka kita harus lebih bijaksana lagi dalam melihat keadaan, karena keputusan PPKM dilakukan justru untuk menghindari berbagai insiden yang bisa membuat kasus semakin tinggi,” ujarnya.
Baca juga: LaNyalla: Patuh prokes juga wujud berkurban
LaNyalla pun mengajak masyarakat untuk optimistis menghadapi masa-masa ini, termasuk dengan menaati PPKM.
“Pelaksanaan PPKM membuat perekonomian masyarakat menjadi morat-marit, khususnya untuk warga yang mencari nafkah dari beberapa sektor tertentu. Kebijakan pemerintah mungkin tidak sempurna, tapi kita harus yakin bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama,” kata LaNyalla.
Ditambahkannya, masyarakat harus optimistis perpanjangan PPKM akan mampu menurunkan penularan Corona.
Baca juga: Ketua DPD sambut baik rencana penambahan anggaran bansos
“Pemerintah sudah memprediksi masih adanya potensi lonjakan kasus apabila PPKM dilonggarkan saat ini. Kondisi tersebut akan membahayakan sebab diperkirakan jika kita tidak bisa menurunkan kasus COVID-19, fasilitas kesehatan akan kolaps,” katanya.
LaNyalla mengingatkan, akhir pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi. Apalagi virus Corona masih terus bermutasi, seperti menjadi varian Alpha dan varian Delta.
“Saya mengajak masyarakat dan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan pandemi untuk bersinergi. Tak ada jalan lain selain kita semua bergandengan tangan untuk bersama-sama memerangi COVID-19,” ucap LaNyalla.
Baca juga: Ketua DPD RI apresiasi kerja cepat Polres Gowa
Pemerintah menyatakan sebenarnya sudah terlihat tren penurunan kasus setelah PPKM dilakukan. Namun, pelonggaran belum dilakukan lantaran pemerintah belajar dari negara lain.
“Contoh saja di India dan Malaysia. Begitu ada pelonggaran, mereka kembali dihantam gelombang besar kasus Corona. Percayalah, pemerintah pasti akan segera melakukan pelonggaran saat perhitungannya sudah tepat. Apalagi pemerintah juga telah menyiapkan tambahan dana untuk bantuan sosial selama perpanjangan PPKM,” sebutnya.
Jika memang kasus penyebaran COVID-19 mengalami penurunan, pemerintah akan memberi kelonggaran untuk sektor informal pada 26 Juli nanti. Seperti pasar tradisional yang akan diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.
Baca juga: Ketua DPD RI: Petugas PPKM darurat lebih sensitif saat jalankan tugas
Selain itu, pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen atau toko voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, usaha cuci mobil dan usaha kecil lainnya yang sejenis juga akan diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21.00 waktu setempat.
LaNyalla pun berharap kelonggaran tersebut akan membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
“Kelonggaran bagi sektor UMKM saya kira memang perlu dilakukan. Tapi yang jelas, kelonggaran-kelonggaran tersebut harus dibarengi tertib protokol kesehatan dan juga dengan pengawasan yang ketat,” tutup mantan Ketua Umum PSSI itu.
Baca juga: LaNyalla: Paket obat pasien isoman COVID-19 tak diperjualbelikan
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
