Wapres minta Jabar awasi protokol kesehatan PKL selama PPKM Level 4

Wapres minta Jabar awasi protokol kesehatan PKL selama PPKM Level 4

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (22/7/2021). (Asdep KIP Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat mengawasi penerapan protokol kesehatan para pedagang kaki lima (PKL) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis.

“Masalah pemberlakuan PPKM Level (4), untuk PKL yang di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai protokol kesehatannya tidak diperhatikan,” kata Wapres Ma’ruf dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Kamis.

Pemda Jabar juga harus memberlakukan pengaturan lebih ketat kepada para pedagang agar tidak menyebabkan klaster penyebaran COVID-19.

“Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tetapi tidak menjadi klaster COVID-19,” tambahnya.

Baca juga: Wapres: Jangan sampai ada gubernur tak tahu ada berapa vaksin masuk

Dalam penerapan PPKM Level 4, Wapres menjelaskan masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang diizinkan untuk beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam pengarahan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan sasaran vaksinasi kepada masyarakat Jawa Barat.

Merujuk pada Data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Wapres menyebutkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian di daerah itu masih tinggi dan merupakan terbesar kedua di Indonesia.

Pada Rabu (21/7), kasus aktif COVID-19 di Jawa Barat mencapai 536.000 kasus atau berkontribusi sebanyak 18 persen terhadap kasus nasional.

Baca juga: Wapres: Jangan ada kenaikan level PPKM di daerah

Oleh karena itu, Wapres meminta jajaran Pemda Jabar meningkatkan konsolidasi dan koordinasi sinergis dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait distribusi vaksin COVID-19.

“Mengenai percepatan vaksinasi, saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemprov Jawa Barat agar distribusi dan target berjalan sesuai dengan sasarannya,” ujarnya.

Turut mengikuti rapat pengarahan dari Wapres melalui konferensi video tersebut ialah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional Wiku Adisasmito.

Sementara dari Pemda Jabar ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.

Baca juga: Wapres: Penanganan COVID-19 perlu ekstra kerja keras pusat dan daerah

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Pemerintah tengah fokus kembangkan ekonomi syariah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar