DPR: Pemerintah harus transparan terkait data penanganan COVID-19

DPR: Pemerintah harus transparan terkait data penanganan COVID-19

Ketua DPR RI Puan Maharani (ANTARA/HO-DPR RI/pri. (ANTARA/HO-DPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan COVID-19.

Ketua DPR menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus terus diperkokoh.

"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Puan mengatakan pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan pelacakan atau "tracing" yang bisa dilakukan.

Menurut dia, jangan karena persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau, lalu datanya yang sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan.

Baca juga: Puan minta pemerintah pastikan bantuan sampai kepada rakyat

"Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan. Memperbanyak cakupan dan jangkauan tes COVID-19 seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah," ujarnya.

Menurut dia, tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi COVID-19.

Dia menilai data yang jujur adalah fondasi untuk rakyat mau bersabar lagi dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut Puan, sekali saja dibaca bahwa data yang disodorkan pemerintah sekadar statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan terus dipertanyakan dan kebijakan-kebijakannya tidak akan sepenuhnya diikuti.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," katanya.

Baca juga: Puan: Pemerintah pastikan ketersediaan vaksin COVID-19 di daerah

Puan mengatakan, kepercayaan rakyat harus dijaga sehingga harus dipastikan penurunan kasus COVID-19 memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan.

Selain itu dia mendorong pemerintah memenuhi rencana menjadikan testing, tracing, dan perawatan sebagai satu rangkaian tak terpisah dalam penanganan COVID-19, sambil mengejar target minimal 70 persen populasi tervaksinasi.

“Pastikan obat tersedia. Pastikan terpenuhi kamar perawatan di rumah sakit dan fasilitas isolasi mandiri. Pastikan jumlah kasus harian tidak naik atau turun hanya karena jumlah tes dan pelacakan yang tidak jujur dan transparan," ujarnya.

Dia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena "testing, tracing, treatment" akan berjalan optimal ketika semua sumber daya pemerintah digunakan dengan efektif dan efisien.

Baca juga: Puan ajak masyarakat bangun optimisme hadapi pandemi COVID-19

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Adanya sosok kredibel dalam Dewan Pengarah BRIN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar