Humaniora kemarin, bantuan PKH hingga perubahan istilah PPKM

Humaniora kemarin, bantuan PKH hingga perubahan istilah PPKM

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/HO-Kemensos)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora pada Kamis (22/7), kemarin masih menarik untuk disimak, mulai dari bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) hingga perubahan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang disesuaikan dengan dinamika kondisi COVID-19 nasional.

Berikut berita-berita tersebut:

- Mensos berharap bantuan PKH bisa tingkatkan daya beli 33,6 juta warga

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berharap bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan daya beli 33,6 juta warga selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penularan COVID-19.

- Menaker harapkan penyaluran bantuan subsidi upah dapat cegah PHK

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) 2021 yang akan diberikan kepada pekerja terdampak COVID-19 diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung.

- Indonesia terima delapan juta dosis bahan baku vaksin Sinovac

Pemerintah Indonesia kembali menerima delapan juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Kamis.

- Kodam Siliwangi gandeng Itenas percepat vaksinasi COVID-19

Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi menggandeng Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum mulai 23 Juli hingga 31 Juli 2021.

- Satgas: Perubahan istilah PPKM disesuaikan dinamika COVID-19 nasional

Perubahan istilah darurat dan mikro pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kini diklasifikasikan ke dalam level 1 hingga 4, sebab disesuaikan dengan dinamika kondisi COVID-19 nasional, kata pejabat di Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Merasa tak berhak terima, masyarakat bisa kembalikan bansos

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar