Melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia melakukan delapan langkah strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

"Delapan langkah disampaikan secara tertulis BNPB kepada 34 BPBD provinsi untuk penanggulangan karhutla di masing-masing wilayah," ujar Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Harmensyah dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Sabtu.

Pertama, BNPB meminta BPBD memantau dan meninjau ke lapangan atau ground-check bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: Sejumlah daerah Sumsel diprakirakan alami kemarau Agustus-September

Kedua, BPBD segera mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing, antara lain menyiapkan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih, penyediaan pompa air di setiap kecamatan serta memprioritaskan pada wilayah yang terdampak kekeringan.

"Melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk dapat digunakan kembali," kata dia.

Kemudian, BPBD harus mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah serta masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing.

Baca juga: BMKG catat sejumlah wilayah bercurah hujan tinggi meski masuk kemarau

Kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui pemantauan melalui sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan yang telah ada, seperti Sipalaga, Hot-spot Lapan dan Sistem Peringatan Karhutla.

"Segera diperbaiki jika ada kelemahan atau kerusakan pada alat-alat tersebut," katanya.

Keempat, BNPB meminta untuk meningkatkan usaha-usaha penegakan hukum kepada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.

Baca juga: BMKG : hujan di musim kemarau gangguan atmosfer

Kelima, pemerintah daerah melalui BPBD menyiapkan helpdesk atau call center atau pos pelaporan antisipasi dan pelayanan cepat penanggulangan bencana kekeringan dan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta mengembangkan sistem komunikasi serta informasi sampai ke lokasi rawan bencana.

Keenam, BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tetap menjalankan segala peraturan pemerintah terkait percepatan penanganan COVID-19.

“Menginstruksikan stakeholder terkait untuk mengumpulkan data kasus OTG/terkonfirmasi serta rumah sakit yang berada di zona risiko tinggi ancaman bencana kekeringan dan asap untuk menyiapkan tempat khusus evakuasi bagi OTG/terkonfirmasi sehingga terpisah dengan masyarakat yang sehat,” ujarnya pada langkah ketujuh.

Baca juga: BNPB peringatkan sejumlah daerah berpotensi banjir

Terakhir, Harmensyah meminta BPBD untuk melakukan koordinasi penanganan darurat bencana dapat menghubungi Pusdalops PB BNPB melalui jaringan Komunikasi telepon, faksimili maupun Call Center 117.

Delapan langkah ini mesti dilakukan mengingat sebagian wilayah di Indonesia khususnya di Sumatera dan Kalimantan rawan terjadi karhutla pada musim kemarau atau sepanjang Agustus-Oktober.

Menurutnya, potensi curah hujan rendah perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sehingga karhutla dapat dicegah sejak dini.

Baca juga: BMKG pantau ada 27 titik panas di Sumut

Baca juga: BMKG pantau ada 34 titik panas di Riau

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021