Indef sarankan pemerintah tidak buru-buru terbitkan utang baru

Indef sarankan pemerintah tidak buru-buru terbitkan utang baru

Petugas PT Pos Indonesia memotret data diri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Kelurahan Banyuanyar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (26/7/2021). Pemkot Solo mulai menyalurkan bantuan sosial tunai kepada 63 ribu warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp.600 ribu untuk dua bulan bagi warga yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

ada hal lain yang sifatnya teknis, soal administrasi, soal pengadaan barang dan jasa, soal lain-lain di (sektor) kesehatan yang mungkin harus diperbaiki
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan surat utang baru, meski ada peningkatan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut dia, saat ini masih banyak dana yang terkumpul dari pembiayaan utang yang tidak terserap dengan optimal, padahal pemerintah nantinya masih harus membayar utang tersebut serta bunganya.

"Skema front loading untuk utang, jangan buru-buru. Yang saya tangkap dengan kejadian tahun lalu itu kan pemerintah sudah top up kebutuhan pembiayaan utang, itu sudah sampai Oktober, November, sudah dapat tapi sebenarnya penyerapannya belum sampai situ,” kata Tauhid kepada Antara di Jakarta, Senin.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan belanja PEN harus cepat direalisasikan

Untuk mengatasi persoalan ini, tambah Tauhid, pemerintah harus menyelesaikan kendala penyaluran anggaran untuk sejumlah program yang selama ini belum berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan anggaran untuk sektor kesehatan, antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, yang masih menghadapi permasalahan serupa sejak 2020, yakni proses administrasi, verifikasi, dan birokrasi yang lamban.

"Masalah itu akan menyebabkan secara administratif terlambat akhirnya pada bulan-bulan terakhir nanti, di triwulan terakhir Oktober November Desember, akan menumpuk akhirnya tidak bisa dicairkan. Akhirnya banyak yang tertunda sampai tahun depan," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan adanya pelaksana di lapangan yang siap menyalurkan anggaran di tengah pengetatan kegiatan masyarakat. Dengan demikian, penyaluran anggaran tidak perlu sampai diundur sampai tahun berikutnya.

Baca juga: Indef ingatkan pentingnya realokasi anggaran untuk penguatan dana PEN

“Karena ada hal lain yang sifatnya teknis, soal administrasi, soal pengadaan barang dan jasa, soal lain-lain di (sektor) kesehatan yang mungkin harus diperbaiki,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN akan dinaikkan menjadi Rp744,7 triliun dari pagu semula sebesar Rp699,4 triliun.

Penambahan dana PEN ini bertujuan untuk mengurangi dampak PPKM terhadap perekonomian, terutama untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil yang kehilangan pendapatan.

Baca juga: Pemerintah tingkatkan anggaran kesehatan PEN jadi Rp214,95 triliun

Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran PEN capai Rp277,36 triliun per 16 Juli


Pewarta: Sanya Dinda Susanti/Satyagraha
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kasus sembuh COVID-19 tambah 14.633 orang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar