Polisi di Bali selidiki finance yang gunakan jasa penyitaan ilegal

Polisi di Bali selidiki finance yang gunakan jasa penyitaan ilegal

Dokumentasi pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh debt collector di Denpasar, Bali, Senin (26/07/2021). ANTARA/HO-Polresta Denpasar

Denpasar (ANTARA) - Polresta Denpasar, Bali, akan mendalami dan memproses secara hukum para perusahaan jasa pembiayaan yang telah meminta jasa untuk menyita secara ilegal.

Hal ini dilatarbelakangi atas kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di Monang Maning, Denpasar, karena permasalahan kredit macet sepeda motor hingga menjadi sorotan publik.

Baca juga: Polda Bali tegaskan perusahaan pembiayaan jangan pakai debt collector

"Kami akan mendalami dan memproses para finance yang telah meminta jasa untuk menyita karena secara aturan hukum ini dilarang," kata Kepala Polresta Denpasar, Komisaris Besar Polisi Jansen Panjaitan, saat dikonfirmasi di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, secara hukum Undang-undang melarang penyitaan secara sepihak kecuali ada keputusan pengadilan dan ada mekanisme yang harus dilewati. Selain itu, penyitaan juga seharusnya dilakukan aparat berwenang.

Baca juga: Kodam Jaya kecam perampasan kendaraan yang dikemudikan Serda Nurhadi

"Dari kasus kemarin kami akan cek lagi, finance yang melakukan penyitaan ini dan mungkin ada kegiatan lainnya. Jadi masih fokus pendalaman kasus ini, dan pasti segera memproses pihak-pihak yang menggunakan jasa penyitaan (debt collector) seperti ini," katanya.

Sementara itu, Polda Bali juga melakukan pertemuan secara virtual dengan pihak OJK dan perusahaan jasa pembiayaan agar mentaati beberapa kesepakatan.

Baca juga: Kasus "debt collector", Bupati Aceh Barat diperas Rp800 juta

Dalam pertemuan virtual itu, seluruh peserta sepakat mentaati dan mematuhi aturan yang telah ada, sesuai UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selain itu, perusahaan pembiayaan juga sepakat dengan pihak OJK agar dalam pelaksanaan tugas di lapangan tetap berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Baca juga: Korban pengeroyokan penagih utang gugat perusahaan pembiayaan

Selanjutnya, berpedoman dengan Perkap Nomor 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia agar tercipta kondisi kondusif.

Pewarta: Ayu Khania Pranishita
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menikmati makanan khas suku Karo di kafe bernuansa Bali

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar