Wakil Ketua MPR: Penyesuaian PPKM harus diantisipasi secara baik

Wakil Ketua MPR: Penyesuaian PPKM harus diantisipasi secara baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap euforia masyarakat terhadap kebijakan penyesuaian di sejumlah sektor pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 harus dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan.

"Sejumlah teknis pelaksanaan kebijakan PPKM level 4 tersebut harus bisa diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menilai perpanjangan PPKM level 4 di Jawa-Bali dengan sejumlah penyesuaian berpotensi meningkatkan mobilitas warga karena itu diperlukan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dan ketegasan para pemangku kepentingan menegakkan aturan.

Baca juga: Ketua MPR minta Pemerintah antisipasi cegah penimbunan obat COVID-19

Menurut dia, euforia terhadap penyesuaian di sejumlah sektor mulai terlihat, meskipun sebenarnya kebijakan PPKM level 4 adalah untuk membatasi mobilitas orang demi mencegah penularan COVID-19.

"Kondisi ini harus diwaspadai, jangan sampai ledakan kasus terulang lagi," ujarnya.

Dia menilai, apabila penyesuaian PPKM di sejumlah sektor tidak bisa diantisipasi dengan baik, maka potensi ledakan kasus positif COVID-19 yang dihadapi sejumlah daerah akan lebih besar.

Hal itu, menurut dia, karena keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan dimiliki dan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan prokes yang masih rendah.

Baca juga: Wakil Ketua MPR berharap HAN momentum penyelamatan anak dari COVID-19

Rerie mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per-tanggal 23 Juli 2021 terkait "bed occupancy ratio" (BOR) di rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 di kota-kota di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan berkisar antara 85-70 persen.

"Dengan kondisi tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat harus benar-benar menjalankan kebijakan PPKM level 4 ini sesuai dengan yang ditetapkan," katanya.

Dia menilai, kedisiplinan masyarakat menjalankan aturan dan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, harus menjadi norma dalam keseharian.

Rerie menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus benar-benar terjadi dalam pelaksanaan PPKM level 4 agar Indonesia terhindar dari ancaman ledakan kasus positif COVID-19 yang pernah dialami.

Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak tokoh politik kompak hadapi pandemi COVID-19

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ketua MPR tegaskan tidak ada bahasan 3 periode jabatan presiden

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar