Solidaritas sosial harus diimbangi kebijakan berpihak pada rakyat

Solidaritas sosial harus diimbangi kebijakan berpihak pada rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI/aa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan akses solidaritas sosial dilakukan masyarakat saat pandemi COVID-19 harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Semangat solidaritas sosial ini harus harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

PPKM darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus COVID-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah.

Ia juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri karena COVID-19.

Baca juga: Solidaritas sosial harus dikuatkan dengan kepemimpinan instrinsik

Baca juga: Gubernur Jatim: Idul Adha momentum solidaritas dan kesalehan sosial


Inisiatif pemerintah tersebut dengan menyediakan layanan telemedicine patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

“Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” ujar Puan.

Penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya termasuk di sisi ekonomi. Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama.

Puan juga mendorong pula program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pascapandemi.

Sebagaimana laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena COVID-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” tegas Puan.

Puan juga mendesak pemerintah untuk memastikan bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi COVID-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.

“Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” imbuh dia.

Penanganan masalah kesehatan terkait COVID-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi. Untuk penanganan COVID-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi.

Namun, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran keuangan untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya. Untuk itu, semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan COVID-19 harus menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum.*

Baca juga: Indonesia serukan solidaritas global akses vaksin COVID-19 di PBB

Baca juga: Mensos: Kekuatan solidaritas sosial tentukan Indonesia hadapi COVID-19


Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kasus COVID-19 menurun, Mendagri imbau Sulteng tetap waspada

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar