Wapres ingatkan jangan ego kewilayahan Jabodetabek tangani COVID-19

Wapres ingatkan jangan ego kewilayahan Jabodetabek tangani COVID-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan dalam rapat koordinasi dengan pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten secara virtual dari kediaman resmi wapres, di Jakarta, Senin (2/8/2021). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres.

Penanganan COVID-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk meninggalkan sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan pandemi COVID-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.

Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual, di Jakarta, Senin, menekankan perlunya ada koordinasi.

"Sehingga nanti Menteri Dalam Negeri dan satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam ego kewilayahan. Sebab itu menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa," kata Wapres.

Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas yang cukup tinggi oleh penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari, sehingga potensi penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Penanganan pandemi COVID-19 di Jabodetabek, menurut Wapres, memerlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Penanganan COVID-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Penanganan COVID-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," kata Ma’ruf.

Selain koordinasi yang baik, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, menurut Wapres, apabila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.

"Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya," ujarnya.

Selain Wapres Ma’ruf Amin, jajaran pemerintah pusat yang turut menyampaikan arahan penanganan COVID-19 ialah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Plh Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Suhajar Diantoro, dan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Tampak hadir secara virtual dalam rapat koordinasi tersebut ialah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali.
Baca juga: Wapres: Bangun kekuatan seperti pejuang kemerdekaan hadapi COVID-19
Baca juga: Wapres minta Bali tingkatkan 3T untuk turunkan kasus COVID-19


Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres Ma'ruf: Indonesia berpeluang  pimpin ekonomi syariah dunia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar