Jakarta, Indonesia, 26 Oktober, 2010 (ANTARA) - Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group hari ini meluncurkan putaran ke-dua survei Doing Business di Indonesia survey, yang memperbandingkan kebijakan usaha dan merekam praktek kebijakan yang baik dalam mengurangi birokrasi di 20 kota di Indonesia, memperluas cakupan survei dari 14 kota yang terekam dalam survei putaran pertama.
Hasil survei yang akan diumumkan pada awal tahun 2012 ini, akan meningkatkan kemudahan melakukan usaha di Indonesia dengan cara membuka kesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan memberikan insentif bagi pemerintah nasional dan daerah untuk mempercepat reformasi kebijakan usaha.
Laporan pertama, yang dipublikasikan pada akhir tahun 2009 yang lalu, merekam sejumlah hasil yang menarik, diantaranya adalah bahwa mendirikan usaha dan memperoleh izin untuk mendirikan bangunan paling mudah dilakukan di Yogyakarta dibandingkan di ibukota dan pusat perekonomian Jakarta.
"Laporan pertama berhasil merekam sejumlah praktek kebijakan usaha yang baik, yang dapat diperbandingkan secara internasional dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi belajar," ungkap E.E. Mangindaan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami harap survei putaran ke-dua ini dapat merekam ide-ide reformasi yang baru dan praktek kebijakan usaha yang baik di sejumlah kota-kota di Indonesia yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Survei Doing Business di Indonesia 2012 akan dilakukan di kota-kota berikut ini di Indonesia: Banda Aceh, Bandung, Balikpapan, Batam, Denpasar, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Makassar, Manado, Mataram, Medan, Palangka Raya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta. .
"Melakukan implementasi reformasi secara terfokus dan berkesinambungan adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung, guna mempercepat pertumbuhan sektor swasta, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan," ungkap Adam Sack, IFC Country Manager untuk Indonesia. "Doing Business di Indonesia 2012, akan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah untuk memonitor kemajuan implementasi reformasi, dan memberikan insentif untuk terus melaksanakan reformasi."
Doing Business in Indonesia 2012 menganalisa kebijakan usaha dari sudut pandang perusahaan dalam negeri ukuran kecil hingga menengah, dan memperbandingkan tiga area kebijakan usaha, yaitu: mendirikan usaha, memperoleh izin untuk mendirikan bangunan, dan mendaftarkan properti.
Proyek Doing Business di Indonesia 2012 didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), dan Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini disusun melalui kerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan didukung oleh pemerintah Australia, Finlandia, Kerajaan Belanda, Selandia Baru dan Swiss, serta IFC Advisory Services.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.doingbusiness.org/indonesia dan www.doingbusiness.org
Tentang Kelompok Bank Dunia
Kelompok Bank Dunia adalah salah satu sumber dana dan informasi terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang. Kelompok Bank Dunia terdiri dari lima institusi yang saling berkaitan, yaitu: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA); International Finance Corporation (IFC); Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); dan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Masing-masing institusi memiliki peran khusus dalam misinya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi www.worldbank.org, www.miga.org, and www.ifc.org.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:
Di Jakarta:
Novita Patricia Wund
Phone: +62 8118400 438
E-mail: nwund@ifc.org
Pewarta:
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010
