Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk tidak berorientasi menempati jabatan struktural di institusi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, namun lebih mengembangkan keahlian untuk jabatan fungsional.

"Jangan berorientasi untuk menduduki jabatan struktural karena pemerintah saat ini lebih mengembangkan jabatan fungsional yang mengutamakan keahlian, seiring dengan prioritas penyederhanaan birokrasi," kata Wapres saat melantik Pamong Praja Muda IPDN Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Wapres juga meminta seluruh pamong praja muda untuk memahami tugas pokok, fungsi struktur organisasi dan budaya kerja di instansi tempat mereka nanti ditugaskan.

"Cepat beradaptasi, mampu berinovasi dan berkreasi, berikan kontribusi untuk kemajuan dan percepatan pelaksanaan tugas dengan mengedepankan produktivitas kerja," tegas Wapres.

Baca juga: Wapres lantik Pamong Praja Muda IPDN
Baca juga: IPDN wisuda 1.734 praja secara virtual agar bisa disaksikan orang tua
Baca juga: IPDN luncurkan Smart Campus Database untuk mudahkan akses informasi


Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, Wapres mengatakan seluruh pamong praja muda dapat meningkatkan kemampuan diri masing-masing untuk menghadapi berbagai tantangan.

"Tantangan dan tuntutan di era global ini sangat berat, apalagi di era upaya pemulihan ekonomi selama dan pasca-masa pandemi COVID-19," tukasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang turut menghadiri pelantikan di Istana Wapres Jakarta, Selasa, mengatakan wisuda terhadap 1.523 orang lulusan IPDN Tahun 2021 telah dilakukan pada Sabtu (31/7).

Usai dilantik oleh Wapres Ma’ruf Amin, lanjut Tito, seluruh pamong praja muda tersebut siap berdinas di instansi pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

"Calon pamong praja muda ini, setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden pada hari ini, akan memulai penugasan pengabdian kepada bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten-kota di seluruh wilayah Indonesia," ujar Tito.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021