Hal ini diungkapkan gerakan mahasiswa dalam konferensi pers di Markas PB PMII di Jakarta, Rabu, yang dihadiri pimpinan enam gerakan mahasiswa yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Sekretaris Jenderal PB PMII Zaini Shofari mengatakan, pihaknya juga menyerukan kepada cabang-cabang organisasi di daerah untuk melakukan aksi secara serempak pada 28 Oktober 2010.
"Momen ini akan kita gunakan untuk melakukan aksi mengkritisi pemerintah yang kita nilai lalai dan gagal untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.
Menurut dia, kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak sesuai dengan janji-janji yang diucapkan saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sekretaris Jenderal GMNI Cokro Wibowo menilai, Presiden SBY selama ini hanya sibuk untuk membangun citra dan mempercantik penampilan.
"Tidak ada masalah yang diselesaiakn, hanya ada pencitraan dari pidato-pidato yang disampaikan," katanya.
Ketua Presidium PMKRI Stevanus Gusma mengatakan, pemerintah seringkali lupa terhadap rakyatnya.
"Rakyat hanya menjadi obyek semata untuk popularitas, namun tidak untuk menyejahterakan," katanya.
Ia juga mengkritisi lebih jauh neoliberalisme ekonomi yang membuat rakyat semakin sengsara, industri dalam negeri yang hancur sementara perusahaan asing "menjajah " atau menguasai Indonesia.
Ketua Umum IPNU Syauki menilai pemerintah selama ini tidak serius dalam memberantas korupsi dan terkesan lebih dipolitisasi.
"Politik menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi, sehingga hanya yang menguntungkan pemerintah saja dalam politik yang akan diusut, pemberantasan korupsi menjadi alat dan tebang pilih tak terhindarkan," katanya.
Ketua PB HMI (MPO) M Ridwan mengatakan, Indonesia seperti negara tanpa negara.
"Meski memiliki perangkat, sepertinya tidak berguna, negara tidak lagi menjadi milik rakyat, rakyat dibiarkan sendirian menghadapi perusahaan asing, sendirian di luar negeri tanpa perlindungan dari negara, rasa aman sebagai warga negara Indonesia di luar negeri hilang, para TKI pun disiksa dan di eksploitasi," katanya.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
