Sri Mulyani ungkap empat kunci RI keluar dari jebakan kelas menengah

Sri Mulyani ungkap empat kunci RI keluar dari jebakan kelas menengah

Pemerintah akan menambah anggaran bidang kesehatan lagi menjadi sebesar Rp214,95 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksaan PPKM Darurat secara daring, Sabtu (17/7/2021). ANTARA/HO-Kemenkeu-Bayu/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan terdapat empat kunci agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

"Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kunci pertama yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Adapun perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.

"Tiga hal di bidang SDM itu anggarannya di APBN luar biasa besar, tetapi tidak hanya masalah jumlah anggaran, reformasi dan efektivitas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Kemudian, kunci kedua, kata Sri Mulyani, merupakan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan tepat.

Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai pihak swasta sangat diperlukan karena tidak ada negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan anggaran negara.

Ia melanjutkan, kunci ketiga yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu: Kebutuhan RI atasi perubahan iklim naik jadi Rp3.779 triliun
Baca juga: Menkeu: Institusi yang efisien bisa tembus "middle income trap"
Baca juga: Menkeu: Dana pendidikan capai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir

 

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menkeu pastikan jaga akuntabilitas keuangan dalam pemulihan ekonomi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar