Legislatif minta penanganan COVID-19 gunakan pola komunikasi solutif

Legislatif minta penanganan COVID-19 gunakan pola komunikasi solutif

Tangkapan layar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dalam dialog produktif membahas bansos yang dipantau daring di Jakarta, Rabu (4/8/2021) ANTARA/Desi Purnamawati

Bahkan di tiap prosesnya kita berkomunikasi dengan Menteri Sosial dan perangkatnya termasuk bagaimana distribusi PT Pos dan Bulog kita semua memantau
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta antarkementerian berkoordinasi dan menerapkan pola komunikasi yang solutif dalam penanganan COVID-19.

"Antarkementerian tidak mungkin dalam penanganan COVID-19 berjalan masing-masing, maka pola komunikasi politik yang sifatnya koordinatif butuh pola komunikasi yang solutif, tidak saling menyerang atau saling lempar," kata politisi dari Fraksi PDIP tersebut dalam dialog produktif tentang mengupas skema bansos dikala pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam penyaluran bansos bagi warga yang terdampak pandemi juga perlu duduk bersama mencari solusi praktis, agar permasalahannya dapat diselesaikan sehingga tepat sasaran.

Baca juga: Keterisian tempat tidur rumah sakit di Jawa Barat turun jadi 50 persen

Sebelumnya, masih ada laporan terkait pungutan liar atau pun pemotongan bansos di daerah serta masih ada yang tidak tepat sasaran.

Dia mengatakan, pada penyaluran bantuan sosial, pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak bisa parsial.

Terkait pengawasan bansos, Diah menyebut DPR mengawasi termasuk di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, juga menerima banyak masukan.

Baca juga: Wakapolri pastikan penanganan pandemi COVID-19 di Sumbar berjalan baik

"Bahkan di tiap prosesnya kita berkomunikasi dengan Menteri Sosial dan perangkatnya termasuk bagaimana distribusi PT Pos dan Bulog kita semua memantau," tambahnya.

Berbagai bansos telah dialokasikan pemerintah dalam upaya membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi. Diantaranya, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Luhut undang guru besar-pengamat ekonomi gali masukan penanganan COVID

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, pemerintah telah mengalokasikan BST sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama Mei-Juni 2021, yang cair pada Juli dengan nilai bantuan Rp600 ribu per KPM.

Pemerintah juga telah bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

Program bansos terbaru Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru, dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah. Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu selama Juli-Desember 2021.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Menko PMK ingatkan Pemda pastikan bansos tepat sasaran

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar