Anggota DPRD DKI minta pernyataan Joe Biden dijadikan masukan positif

Anggota DPRD DKI minta pernyataan Joe Biden dijadikan masukan positif

Sejumlah kapal bersandar di dekat Stasiun Pompa Waduk Pluit Timur di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Jumat (28/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengenai kemungkinan tenggelamnya Jakarta dalam 10 tahun ke depan dijadikan masukan positif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pernyataan Biden ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Saya berharap para ilmuwan atau para ahli di bidangnya harus bisa melakukan langkah-langkah terobosan terkait apa yang sudah diutarakan oleh Joe Biden," kata Kent dalam keterangannya, Rabu.

Para ahli harus bisa sepemikiran dalam menanggapi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. "Terutama bagi Pemprov DKI harus bisa benar-benar serius dalam menyikapi pernyataan Biden tersebut," katanya.

Hal itu, kata Kent, merujuk pada laporan analis bisnis Verisk Maplecroft (12/5) menempatkan Jakarta di peringkat teratas kota paling rentan krisis iklim dari 576 kota besar di dunia.

Dalam laporan itu, Kent menyebutkan bahwa Jakarta masih dirundung beragam masalah lingkungan. Mulai dari penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah tidak terkendali, kelangkaan air bersih, ancaman banjir serta prediksi terancam tenggelam pada 2050.

Baca juga: Pakar UGM: Prediksi Jakarta tenggelam 2050, bukan hal mustahil

Memang, lanjut Kent, dalam beberapa dekade terakhir masalah banjir sebagian didorong oleh pemompaan air tanah secara luas yang menyebabkan permukaan tanah menurun. Menurut beberapa perkiraan, sebanyak 40 persen permukaan tanah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut.

"Hal ini yang perlu diwaspadai, Pemprov DKI harus bisa mengambil langkah antisipasi dari sekarang sebelum terlambat. Persoalan air bersih dan air tanah di Jakarta harus menjadi perhatian serius dan skala prioritas," katanya.

Pemprov dalam hal ini harus bisa memenuhi kebutuhan air bersih warga, baru menghentikan perizinan pemompaan air tanah.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya juga harus fokus pada pembenahan 13 sungai utama seperti harmonisasi normalisasi dan naturalisasi, merevitalisasi 109 danau, embung dan waduk serta menambah 20 waduk baru.

"RTH kota harus ditambah sebanyak-banyaknya sebagai daerah resapan air alami, rehabilitasi seluruh saluran air kota," katanya.

Pemprov harus dapat mengantisipasi banjir lokal, restorasi kawasan pantai utara, merelokasi permukiman ke daratan sejauh 500 meter, membangun hutan mangrove bukan tanggul raksasa, menghentikan reklamasi untuk antisipasi banjir rob.

Baca juga: Wagub tampik Biden soal tenggelamnya Jakarta 10 tahun lagi

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebutkan bahwa DKI Jakarta dalam kondisi terancam.

Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli lalu, dia menyebutkan bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia sehingga Indonesia harus memindahkan Ibu Kota negaranya.

Badan Antariksa AS NASA mengatakan, meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi resiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa Ibu Kota mengalami penurunan permukaan tanah, tapi menampik bahwa 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam.

"Jadi Jakarta itu memang setiap tahun ada penurunan tanah, tapi tidak berarti 10 tahun Jakarta tenggelam," kata Riza beberapa waktu lalu.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Seluruh pegawai dan anggota DPRD DKI akan tes usap

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar