MPR dukung pemerintah capai target kekebalan komunitas

MPR dukung pemerintah capai target kekebalan komunitas

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin (kanan) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (3/8/2021). ANTARA/HO-MPR RI

Terpapar COVID-10 bukan aib.
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo dalam menggenjot vaksinasi nasional agar segera tercipta kekebalan komunitas (herd immunity) dengan target pada Agustus 2021 mencapai 2 juta dosis per hari.

"Saya optimis target tersebut bisa tercapai dalam tahun ini. Saya sangat mendukung apa yang telah dikerjakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 karena arah dan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sangat jelas," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Bamsoet memperoleh penjelasan dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin terkait dengan strategi pemerintah untuk menangani COVID-19 ketika berkunjung ke kediaman resmi Wapres, Jakarta, Selasa (3/8).

Bambang juga menerima penjelasan yang sama pada saa bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/7).

Menurut Bamsoet, Wapres juga menyampaikan bahwa kendala terhambatnya vaksinasi COVID-19 bukan lagi karena masalah haram atau halal.

Namun, ketakutan warga menjalani tes usap COVID-19 sebelum vaksinasi untuk memastikan tidak positif sebelum diberikan vaksin karena masih ada kekhawatiran warga jika hasil tes menunjukkan positif, takut dikucilkan masyarakat sekitar tempat tinggal.

Baca juga: Ketua MPR minta Kemenkes tambah pusat isolasi terpusat untuk COVID-19

"Terpapar COVID-10 bukan aib. Jadi, bagi tetangga atapun orang di sekitar lingkungan warga yang terkena COVID-19 tidak perlu sampai mencap negatif orang yang terkonfirmasi positif," ujarnya.

Bamsoet memuji kebijakan "gas dan rem" yang selalu dikedepankan Presiden Jokowi sehingga masyarakat harus mengerti bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama tetapi masyarakat tidak kehilangan mata pencahariannya.

Ia menjelaskan bahwa MPR juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang terus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, baik yang terpapar maupun terdampak pandemi COVID-19.

Pemerintah telah menyiapkan Rp203,9 triliun untuk program perlindungan sosial dan Rp1,3 triliun untuk insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Itu terdiri atas Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp43,6 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, bansos sembako Jabodetabek Rp6,8 triliun, BLT dana desa Rp31,8 triliun, Kartu Prakerja Rp20 triliun, dan logistik/pangan/sembako Rp25 triliun," katanya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah juga menyiapkan paket bantuan vitamin dan obat bagi pasien isolasi mandiri di berbagai wilayah berisiko tinggi di Jawa dan Bali.

Pada tahap awal, lanjut doa, disiapkan 300.000 paket dan ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang dibagikan masing-masing untuk 7 hari.

Ia menyebutkan Paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG).

Paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif dengan keluhan panas demam dan kehilangan penciuman; Paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering.

Baca juga: Ketua MPR minta Kemenkes siapkan sarana penanganan DBD

Selain itu, pihaknya juga mendukung penuh pemberian vaksin COVID-19 dosis ke-3 atau booster kepada para tenaga kesehatan (nakes) agar bisa memberikan perlindungan lebih baik.

Langkah itu, menurut Bamsoet, perlu dilakukan karena perkembangan COVID-19 yang bermutasi menjadi beberapa varian, serta lonjakan kasus positif membuat nakes banyak terpapar COVID-19 meskipun telah menerima dua dosis Sinovac.

Ia menilai pemberian booster tersebut merupakan penghargaan sekaligus apresiasi negara terhadap para tenaga kesehatan yang telah berjuang di garda depan dalam peperangan melawan COVID-19.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ketua MPR tegaskan tidak ada bahasan 3 periode jabatan presiden

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar