Meski 23 persen hutan mangrove dunia ada di Indonesia yakni sekitar 3,4 juta ha, namun kita prihatin karena Indonesia juga mencatat laju deforestasi tertinggi
Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta pemerintah untuk mendorong program pengembangan perikanan berbasis konservasi mangrove guna mengatasi kerentanan pesisir akibat deforestasi mangrove.

Ketua Dewan Pembina Pusaran KP, yang juga anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menegaskan pentingnya semua pihak menyikapi kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir.

Menurut dia, adalah tanggungjawab bersama bagaimana merehabilitasi kawasan kritis melalui upaya reforestasi mangrove, utamanya di kawasan pertambakan.

"Meski 23 persen hutan mangrove dunia ada di Indonesia yakni sekitar 3,4 juta ha, namun kita prihatin karena Indonesia juga mencatat laju deforestasi tertinggi. Ada sekitar 1,8 juta ha menurut data dalam kondisi rusak dan ini akibat pemanfaatan yang tidak terukur, termasuk untuk kegiatan pertambakan. Karena itu, kami meminta Pemerintah melakukan upaya restorasi dan memulihkan daya dukung kawasan dengan mendorong aktivitas budidaya tambak berbasis konservasi mangrove," ucapnya.

Ia menambahkan program intensifikasi tambak harus terukur, utamanya penerapan teknologi harus disesuaikan dengan daya dukung, termasuk melihat aspek kerentanan ekosistem mangrove.

Pusaran KP dalam rekomendasinya juga meminta pemerintah mendorong program perhutanan sosial agar lebih fokus mengembangkan budidaya tambak berbasis konservasi mangrove.

Direktur Eksekutif Pusaran KP, Muhammad Wahyudin Lewaru  memastikan semua rekomendasi akan disampaikan ke semua pihak, terutama pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bakal segera melaksanakan rehabilitasi terhadap enam kawasan mangrove sebagai upaya memulihkan kinerja perekonomian nasional.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry mengungkapkan rehabilitasi akan dilaksanakan di enam lokasi di wilayah Pulau Jawa yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Kebumen, dengan total luas area tanam mencapai 223 hektare.

Menurut Hendra Yusran Siry, alasan dipilihnya lokasi di wilayah Pulau Jawa karena menjadi sasaran pemulihan ekosistem mangrove yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengungkapkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, KKP menargetkan penanaman mangrove seluas 400 hektare pada tahun 2021.

"Berdasarkan data KKP, luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 juta hektare dengan komposisi 2,17 juta hektare wilayah hutan dan 1,32 juta hektare nonhutan. Sampai dengan 2024, diharapkan penanaman mangrove mencakup areal seluas 1.800 hektare," ujar Yusuf.

Baca juga: BRGM ubah target rehabilitasi mangrove untuk 2021
Baca juga: Perlindungan ekosistem mangrove penting untuk mitigasi perubahan iklim
Baca juga: KKP segera rehabilitasi enam kawasan mangrove untuk pulihkan ekonomi

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021