Bolsonaro mengungkapkan proposal itu selama kunjungan ke Kongres untuk mengungkap restrukturisasi program kesejahteraan Brazil. Dia tidak merinci bagaimana pembayaran utang legal pemerintah akan diubah.
Namun, para pejabat mengatakan utang terbesar akan dibagi dari waktu ke waktu untuk menghindari dampak dramatis pada defisit anggaran.
Pekan lalu, Menteri Ekonomi Paulo Guedes mengatakan pembayaran atas perintah pengadilan pada 2022 dapat mencapai 90 miliar reais (Rp244,8 triliun), angka yang bisa membuat anggaran tahun depan seperti "meteor."
Pembayaran adalah pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah - seringkali terdiri dari kompensasi, tunjangan dan pengembalian pajak - setelah kalah di pengadilan.
Angkanya telah melonjak secara dramatis dari 40-50 miliar reais (Rp110 triliun-Rp137,6 triliun) per tahun sejak Bolsonaro mengambil alih kekuasaan pada 2019.
Baca juga: Brazil: Royalti minyak bisa danai subsidi gas masak
Dampak fiskal dari meningkatnya utang legal pemerintah telah mengkhawatirkan investor dan melemahkan real Brazil terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir.
Menteri Kewarganegaraan Joao Roma mengatakan amandemen yang diusulkan akan membentuk dana berdasarkan privatisasi perusahaan negara yang dapat digunakan untuk membayar utang legal.
Amandemen konstitusi diperlukan karena pembayaran utang legal diatur dalam konstitusi.
Roma, yang wewenangnya mencakup program jaminan sosial, mengatakan dana privatisasi juga akan digunakan sebagian untuk mendanai program kesejahteraan yang direstrukturisasi bagi masyarakat miskin.
Proposal tersebut akan meningkatkan manfaat bulanan bagi jutaan keluarga termiskin di Brazil dan mengubah nama program dari "Bolsa Familia" menjadi "Auxilio Brasil".
Baca juga: Kasus COVID Brazil tembus 20 juta
Bolsonaro mengatakan pembayaran kesejahteraan bulanan Auxilio Brasil akan meningkat setidaknya 50%, meningkatkan pemberian minimum menjadi 300 reais (Rp825 ribu) dari 190 reais (Rp522 ribu) saat ini mulai November.
Roma mengatakan program itu akan diperluas untuk mencakup 16 juta orang dari 14,6 juta saat ini.
Awalnya, pemerintah memperkirakan program kesejahteraan yang direstrukturisasi akan menelan biaya 18 miliar reais (Rp49,5 triliun).
Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa program kesejahteraan baru tidak akan melebihi batas anggaran negara yang diamanatkan secara konstitusional.
"Kami ingin meningkatkan pembayaran rata-rata, tetapi kami harus bertindak dengan tanggung jawab fiskal untuk menghindari ketimpangan keuangan pemerintah," katanya.
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden Brazil Bolsonaro sebut hakim agung "anak pelacur"
Baca juga: Takut dicurangi, Bolsonaro minta pemilu 2022 pakai kertas
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2021
