Rahmat Bagja dalam diskusi virtual dengan tema "Proyeksi kesiapan e-Vote dalam pemilu di Indonesia" di Jakarta, Kamis, menyebutkan di Indonesia sangat sulit diterapkan e-Voting lantaran kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi. Karena itu, dia mendorong adanya pemilu asimetris dalam penerapan e-Voting atau e-Rekap (rekapitulasi hasil penghitungan suara berbasis elektronik).
Baca juga: KPU: e-Rekap pilihan strategis sebagai pemanfaatan teknologi
"Ke depan saya mendorong untuk bisa dilakukan atau saya setuju dengan ide pemerintah, ada namanya pemilu asimetris," kata dia.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu memberikan contoh pemilu atau pilkada asimetris penggunaan e-Voting atau e-Rekap bisa dilakukan di kota-kota besar, seperti di Medan atau Jakarta.
Namun, menurut dia, untuk wilayah-wilayah yang mempunyai banyak kendala tidak dilakukan pemilu atau pilkada dengan penggunaan e-Voting atau e-Rekap.
Baca juga: Ketua DKPP dukung penerapan e-Voting untuk pemilu di masa depan
"Daerah yang infrastrukturnya sulit misalnya Yalimo (Papua) tidak usah e-rekap, tetapi Medan, Jakarta atau Tanjung Balai atau daerah-daerah lain bisa melakukan e-rekap," kata dia.
Bagja menjelaskan pemilu atau pilkada asimestris juga bisa dilakukan guna menelaah soal hasil rekapitulasi secara berjenjang. Dimana, menurut dia banyak permasalahan yang terjadi pada rekapitulasi tersebut, bahkan acap kali dalam tahapan itu juga dijadikan ajang untuk "menghajar" integritas penyelenggara pemilu.
“Pilkada atau pemilu asimetris itu untuk men-challenge data dari rekapitulasi hasil yang berjenjang yang memang banyak masalah. Kadang-kadang penyelenggara pemilu itu ditelepon kanan-kiri, akhirnya integritasnya ketika melakukan rekapitulasi bisa jadi bermasalah," ujarnya.
Baca juga: BPPT: Gunakan e-voting untuk Pilkada 2020 agar aman dari COVID-19
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
