Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya mengikuti optimisme Presiden tentang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai angka 5% sesuai pertumbuhan kuartal II 2021.
Namun, Arsjad mengingatkan agar pemerintah tetap mengutamakan untuk mengedepankan program pemulihan kesehatan sebagai kunci kebangkitan ekonomi.
"Kadin Indonesia dalam hal ini realistis bahwa pemerintah akan mencapai angka itu. Intinya kami mendukung tapi juga menambahkan, memberi masukan dan mengoreksi," ujarnya melalui keterangan tertulis.
Sesuai prinsip Kadin Indonesia, tambahnya, pemerintah harus menjalankan segitiga kebijakan dalam situasi pandemi, yakni kesehatan dipulihkan, roda ekonomi berjalan dan perlindungan sosial diutamakan.
"Secara prinsipnya kita harus menerima secara realistis hidup dalam pandemi sebagai norma baru kehidupan," ujarnya.
Terkait perpanjangan PPKM, Kadin Indonesia atau dunia usaha menerima karena itu pasti diperhitungkan secara matang, imbuh Arsjad, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan sektor seperti manufaktur dan ritel untuk dibuka sepenuhnya dengan syarat pekerjanya protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan vaksinasi seluruh pekerjanya dijalankan, karena bagaimana pun roda ekonomi tidak bisa dihentikan.
"Ini adalah bentuk adaptasi dalam hidup bersama COVID-19 yang tak dapat dihindarkan," katanya.
Saat menyampaikan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR/DPD, Presiden Jokowi optimis pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen - 5,5 persen pada tahun 2022 meski masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang dipatok tahun ini, sebesar 5 persen.
Presiden juga mengatakan, selain pandemi COVID-19, dunia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya. Oleh karena itu, APBN 2022 harus dirancang antisipatif, responsif dan fleksibel dalam merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Anggaran kesehatan, kata Jokowi, direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Pemerintah juga menargetkan penerimaan perpajakan pada 2020 sebesar Rp1.506,91 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022. Target tersebut tumbuh 9,5 persen jika dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak 2021 sebesar Rp1.375,8 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan target APBN Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun, maka proyeksi penerimaan pajak pada 2020 meningkat sebesar 22,5 persen.
"Refocusing dan restrukturisasi anggaran sangat perlu di era pandemi. bagaimanapun pemulihan kesehatan, bansos dan subsidi itu masih mengandalkan APBN. Paling utama itu mengedepankan kesehatan dan UMKM. Soal pajak, ini mesti cermat dan sangat hati-hati. Soal tanggung jawab, semua perusahaan pasti ingin berkontribusi dengan membayar pajak tentunya,” ujarnya.
Namun pemerintah harus melihat, ada industri yang memang terpukul sangat berat sehingga pajak justru sangat memberatkan, lanjut Arsjad, jadi mesti ada keseimbangan dan prioritas mana yang harus kena pajak mana yang direlaksasi, pihak pajak harus melihat situasi ini karena keadaan setiap industri dan perusahaan berbeda beda tidak bisa dipukul rata.
Beberapa sektor industri kata Arsjad memang sedang membaik, maka dari itu Kadin Indonesia berdialog dengan pemerintah mengusulkan mana yang bisa didorong pajaknya, mana yang relaksasi, sebab, jika pajak dikenakan semua alias pukul rata, ini bukan hanya berdampak pada perusahaannya, tapi juga sosialnya yakni ke pekerjanya.
Baca juga: Pengusaha sambut pelonggaran yang diperluas meski PPKM diperpanjang
Baca juga: Kadin: Sektor swasta dapat dirangkul untuk tangani vaksin penguat
Baca juga: Arsjad Rasjid umumkan pengurus Kadin periode 2021-2026
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
