Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi UMKM tidak hanya dari hulu, tapi juga hingga hilir. Misalnya kemudahan perizinan, akses permodalan, digitalisasi UMKM, akses ke pasar,...
Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan layanan Online Single Submission (OSS) untuk memperluas akses pasar termasuk ke program pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Edy Priyono di Jakarta, Selasa, mengatakan layanan Online Single Submission (OSS) tidak hanya memudahkan urusan perizinan, namun juga memudahkan untuk pengurusan insentif dan pajak karena menyediakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan mudah.

"Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi UMKM tidak hanya dari hulu, tapi juga hingga hilir. Misalnya kemudahan perizinan, akses permodalan, digitalisasi UMKM, akses ke pasar, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga dukungan untuk ekspor melalui berbagai skema pembiayaan," kata Edy melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Kadin sambut baik peresmian OSS Berbasis Risiko

Pernyataan Edy ini mengelaborasi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8). Presiden Jokowi meminta para pelaku UMKM memanfaatkan OSS untuk mengembangkan usahanya. Bahkan, Presiden menegaskan berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global.

Presiden juga menyampaikan peningkatan kelas bagi pengusaha UMKM menjadi agenda utama.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Presiden.

Baca juga: Indef: Pemda perlu diberi waktu tenggang dalam OSS Berbasis Risiko

Di sisi lain, pemerintah mencatat jumlah UMKM yang merambah digitalisasi melalui aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar terus bertambah. Hingga Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

KSP menilai partisipasi UMKM dalam ekonomi digital ini sangat penting karena memiliki potensi yang besar dan memudahkan UMKM untuk masuk rantai pasok global. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun, dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun pada 2021.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021