BRIN: Sistem peringatan dini bencana berbasis kajian risiko bencana

BRIN: Sistem peringatan dini bencana berbasis kajian risiko bencana

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam Webinar Kebijakan dan Strategi Riset serta Inovasi Teknologi Kebencanaan di Jakarta, Kamis (19/8/2021). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Tanpa pemahaman bencana itu sendiri berpotensi menimbulkan masalah
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan penguatan dan pengembangan sistem peringatan dini bencana dan pemilihan dan pengembangan teknologi kebencanaan yang tepat harus berbasis kajian risiko bencana yang komprehensif.

"Pengetahuan risiko bencana adalah hal mendasar dalam sistem peringatan dini bencana," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam Webinar Kebijakan dan Strategi Riset serta Inovasi Teknologi Kebencanaan di Jakarta, Kamis.

Handoko menuturkan pemahaman atas mekanisme dan risiko bencana adalah mutlak sehingga harus dilakukan pemetaan risiko bencana baik jenis, lokasi, skala maupun dampaknya, dan pemahaman karakter dari setiap jenis bencana dan mekanismenya.

Selanjutnya, dengan kajian risiko bencana yang detail, dilaksanakan pengembangan dan pemilihan teknologi kebencanaan berbasis data ilmiah dan rasional.

Menurut Kepala BRIN, peta jalan penguatan riset risiko bencana InaTEWS 2020-2024 harus menjadi titik awal berbagai pengembangan teknologi khususnya untuk mitigasi bencana alam.

Baca juga: Luhut terus dorong pendanaan baru mitigasi bencana perubahan iklim

Baca juga: Peneliti: Swasta penting bantu mitigasi pembiayaan risiko bencana alam


"Tanpa pemahaman atas bencana itu sendiri, bisa berpotensi menimbulkan masalah dan salah fokus," ujar Handoko.

Pembaruan dan pendalaman kajian risiko bencana harus selalu dilakukan seperti peta risiko gempa bumi yang harus selalu dilengkapi dan diperbarui sehingga dijadikan sebagai pertimbangan mendasar dalam mitigasi dan pengembangan teknologi terkait kebencanaan yang tentunya bersifat spesifik tergantung pada lokasi, jenis dan karakteristik bencana.

Sebagai contoh, Pantai Selatan Jawa memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap potensi tsunami karena ada potensi gempa bumi raksasa di sana.

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peta detail terkait kebencanaan dengan rasio 1:25.000. Handoko menuturkan tanpa menggunakan hasil kajian risiko bencana secara detail yakni peta 1:25.000, kebijakan pengurangan risiko bencana akan bersifat konservatif, umum dan tidak sistemik.

Di sisi lain, pengembangan teknologi untuk mitigasi potensi tsunami memang merupakan suatu tantangan yang luar biasa bagi para periset dan perekayasa terutama dalam melakukan upaya-upaya terbaik yang bisa dilaksanakan secara ilmiah untuk melakukan mitigasi bencana apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau dan 60 persen wilayahnya berupa laut.

"Ini merupakan tantangan yang menurut saya memang harus kita selesaikan dan di lain sisi ini juga menimbulkan kesempatan baru bagi para periset khususnya yang terkait dengan teknologi kebencanaan untuk berkompetisi secara global karena objeknya masalah riilnya ada di depan mata kita sendiri," tutur Handoko.

Baca juga: BMKG harapkan daerah rawan bencana miliki jalur evakuasi

Baca juga: Pentingnya kearifan lokal untuk mitigasi bencana

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar