Jakarta (ANTARA) - Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan sistem informasi menjadi salah satu kunci penting dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia agar lebih tangguh.

Dia mengatakan pentingnya memiliki sistem kesehatan yang canggih dengan akses data mengenai tenaga kesehatan dan penugasannya harus merata ke semua daerah sehingga tidak hanya terpusat di daerah-daerah tertentu seperti kota-kota besar.

"Sistem informasi tentang ketersediaan sumber daya manusia menjadi database penting. Sistem informasi itu basisnya, jadi transformasi dari hulu ke hilir, dari produksi sampai distribusi," kata Kirana dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Kamis.

Ia mencontohkan dampak-dampak positif dari pemanfaatan digital dalam dunia kesehatan, seperti webinar kesehatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat hingga layanan telemedisin yang praktis untuk memantau pasien yang sedang isolasi mandiri di rumah.

"Pasti berat untuk tenaga kesehatan kalau harus didatangi satu-satu ke rumah, lewat telemedisin nakes bisa memantau pasien di rumah."

Transformasi sistem kesehatan ini harus dilakukan bersama-sama agar hasilnya lebih maksimal. Di sisi lain, Kirana mengatakan Kementerian Kesehatan juga harus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang unggul.

Lewat sistem kesehatan yang tangguh, dia meyakini tenaga kesehatan di Indonesia bisa siap menghadapi masalah-masalah kesehatan seperti pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak tahun lalu.

Bukan cuma tenaga kesehatan yang berhubungan langsung denga pasien, fasilitas-fasilitas kesehatan seperti laboratorium juga harus diperbaiki dan dipastikan merata di berbagai daerah.

Dia menambahkan, kerjasama dengan pihak lain juga meliputi produsen obat untuk mengendalikan harga obat agar tidak melambung tinggi. Sebab, permintaan tinggi yang tidak dibarengi dengan jumlah suplai sepadan membuat harga jadi naik. Selain berusaha meningkatkan produksi obat untuk memenuhi permintaan, pihaknya juga ingin terus mengedukasi masyarakat tentang ketersediaan obat. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lagi kepanikan masyarakat yang berbondong-bondong membeli obat tertentu karena takut akan kehabisan sehingga harganya jadi meroket.

Selain itu, perlu ada pengawasan agar tidak ada pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dengan menimbun obat sehingga harganya naik. Sebagai bentuk perlindungan untuk konsumen, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi demi mengendalikan harga obat agar tetap terjangkau.


Baca juga: Godrej Indonesia beri 4.500 dosis vaksin bagi karyawan dan keluarga

Baca juga: DKI buat program bantuan untuk anak yatim piatu karena COVID

Baca juga: WHO: Untuk saat ini tidak perlu suntikan ketiga vaksin COVID

Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021