Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera mengubah pola distribusi vaksin COVID-19 untuk menghapus ketimpangan program vaksinasi antara Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Saya meminta pemerintah agar segera mengubah pola distribusi vaksin yang dilakukan selama ini,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima  ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pola distribusi vaksin yang masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali diyakini Bambang Soesatyo sebagai penyebab ketimpangan program penyuntikan vaksin di Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan ancaman terorisme akibat pandemi COVID-19

Oleh karena itu, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, meminta agar pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan vaksin. Kerja sama dapat dilakukan melalui pendataan kebutuhan setiap daerah akan jumlah vaksin serta melakukan evaluasi stok vaksin yang tersedia.

“Selanjutnya, pemerintah dapat menyegerakan distribusi vaksin ke daerah-daerah sesuai kuota yang diajukan pemerintah daerah,” ucapnya.

Dengan demikian, vaksin yang didistribusikan dapat memenuhi kuota yang diminta daerah. Vaksinasi dapat dikhususkan untuk daerah yang mengalami lonjakan kasus sehingga diharapkan percepatan program vaksinasi COVID-19 benar-benar dilakukan secara merata dan menyentuh daerah pelosok.

Baca juga: Ketua MPR minta Kemenkes memperbaiki cara penghitungan kasus COVID-19

Selain itu, Bamsoet meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan upaya percepatan dan penguatan dalam program vaksinasi nasional.

“Khususnya di daerah luar Pulau Jawa dan Bali yang tengah mengalami lonjakan kasus COVID-19,” kata Bamsoet.

Komitmen pemerintah dalam melakukan diplomasi dan negosiasi, kata dia, juga penting untuk dipertahankan guna memperkuat hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia dengan negara yang memproduksi vaksin.

Menurut Bamsoet, hubungan erat yang terbentuk dengan negara produsen vaksin dapat membantu Indonesia untuk mengupayakan keamanan stok kebutuhan vaksin dalam negeri.

Permintaan tersebut merupakan tanggapan dari Ketua MPR RI terkait ketimpangan program penyuntikan vaksin yang terjadi di antara Pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah lainnya.

Baca juga: Ketua MPR minta pemda pulau terluar perketat pembatasan mobilitas

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021