Artikel

Urgensi mitigasi bencana, ancaman tenggelam hingga tsunami Jakarta

Oleh Desi Purnamawati

Urgensi mitigasi bencana, ancaman tenggelam hingga tsunami Jakarta

Warga berjalan di atas jembatan kayu di perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (31/7/2021). Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memperkirakan wilayah Jakarta bagian Utara akan tenggelam akibat faktor perubahan iklim, eksploitasi air tanah hingga kenaikan permukaan laut karena pencairan lapisan es akibat pemanasan global. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Menurut hasil penelitian, akan mengancam warga kawasan pesisir di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang dan Demak di Provinsi Jawa Tengah
Jakarta (ANTARA) - Hujan lebat disertai rob akibat air pasang laut kerap menghantui Andi, warga Cilincing Jakarta Utara, karena dipastikan tempat tinggalnya akan terendam banjir.

Meski tidak harus sampai mengungsi, tapi tetap saja kejadian alam itu mengganggu aktivitas dirinya dan warga di pesisir Jakarta tersebut.

Sebelumnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional AS pada 27 Juli 2021 menyebut bahwa Ibu Kota RI, DKI Jakarta, dalam kondisi terancam tenggelam karena kenaikan level permukaan air laut.
 
Hal ini disebabkan karena perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia.

Badan Antariksa AS NASA mengatakan meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir, seperti Jakarta menghadapi risiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.

Peristiwa cuaca ekstrem yang lebih umum dan lebih mematikan, kerawanan pangan dan air serta naiknya permukaan laut, kata Biden, mengakibatkan perubahan iklim dan mendorong migrasi yang lebih besar dan menimbulkan risiko mendasar bagi komunitas yang paling rentan.

Merujuk pada laporan analis bisnis Verisk Maplecroft (12/5), menempatkan Jakarta di peringkat teratas kota paling rentan krisis iklim dari 576 kota besar di dunia.

Dalam laporan itu, Jakarta masih dirundung beragam masalah lingkungan. Mulai dari penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah tidak terkendali, kelangkaan air bersih, ancaman banjir serta prediksi terancam tenggelam pada 2050.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah memproyeksikan permukaan laut pada 2050 dan 2100 akan naik 25-50 cm.

Kenaikan permukaan laut, menurut hasil penelitian, akan mengancam warga kawasan pesisir di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang dan Demak di Provinsi Jawa Tengah.

Adanya banjir rob juga diperparah dengan munculnya fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang sebagian besar terjadi di pesisir Pantai Utara Jawa antara lain Jakarta, serta di Jateng pada Pekalongan, Semarang dan Demak.

Disebutkan potensi kerugian akibat banjir rob ditaksir melebihi angka Rp1.000 triliun. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk pembuatan tanggul pantai dan laut, peninggian infrastruktur dan bangunan pesisir hingga biaya relokasi.

LIPI juga membeberkan faktor lain yang ikut mendukung penurunan permukaan tanah Jakarta, salah satunya akibat pertambahan bangunan dalam skala masif setiap tahun.

Ancaman tsunami

Bukan hanya terancam tenggelam, tsunami atau kenaikan gelombang laut yang disebabkan oleh gempa megathrust di selatan Jawa juga diprediksikan berdampak hingga ke Jakarta.

Rujukannya adalah seperti hasil kajian Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait potensi tsunami dampak gempa megathrust di selatan Jawa yang berdampak hingga Jakarta, serta beberapa penelitian lainnya tentang gempa megathrust yang sempat meramaikan media massa beberapa waktu lalu.

Koordinator Bidang Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan pada dasarnya BMKG selalu mengapresiasi setiap hasil riset potensi bencana dengan skenario terburuk untuk tujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Riset tersebut, menurut Daryono, diperlukan sebagai acuan langkah mitigasi tsunami. Untuk itu masyarakat diimbau tidak perlu panik, karena kajian ini dibuat bukan untuk membuat masyarakat resah, tetapi untuk menyiapkan strategi mitigasi yang tepat dan efektif guna mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

Berdasarkan catatan sejarah, tsunami pernah melanda pantai Jakarta akibat erupsi katastropik Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883.

Erupsi katastropik tersebut menyebabkan runtuhnya badan Gunung Krakatau ke laut serta terjadinya kontak material erupsi dengan air laut sehingga sehingga memicu tsunami lebih dari 30 meter.

Dahsyatnya tsunami mampu menimbulkan kerusakan di Pulau Onrust yang merupakan bagian gugus pulau di Kepulauan Seribu.

Sejak 1848 Pulau Onrust dan sekitarnya difungsikan pemerintah Kolonial Belanda sebagai Pangkalan Angkatan Laut, namun sarana ini rusak berat diterjang tsunami tahun 1883.

Selain menerjang Pulau Onrust, tsunami juga menerjang Pantai Batavia. Gambaran Pantai Batavia dan Tanjung Priok yang dilanda tsunami saat itu sangat jelas dilaporkan Bataviaasch Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883.

Tsunami dilaporkan membanjiri daratan dan menghempaskan perahu-perahu di pantai. Saat itu, tsunami juga menimbulkan kekacauan di Pelabuhan Tanjung Priok hingga menenggelamkan dua kapal.

Dampak tsunami itu juga merusak beberapa jembatan dekat muara sungai di Batavia.

Fakta tsunami 1883 menjadi dasar bahwa tsunami dahsyat di Selat Sunda dapat berdampak hingga pantai Jakarta.

Pemodelan tsunami Jakarta

Tsunami di Selat Sunda dapat dipicu oleh erupsi gunung api dan gempa tektonik yang bersumber di zona megathrust.

Berdasarkan catatan sejarah, tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau pada 1883 mampu menjangkau Pantai Jakarta karena tinggi tsunami di sumbernya lebih dari 30 meter, sedangkan tsunami pada 2018 lebih kecil sehingga tidak sampai Jakarta.

Pemodelan tsunami Selat Sunda akibat gempa magnitudo 8,7 yang dilakukan BMKG menujukkan bahwa tsunami dapat sampai Pantai Jakarta.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami sampai di Pantai Jakarta dalam waktu sekitar tiga jam setelah gempa, dengan tinggi 0,5 meter di Kapuk Muara - Kamal Muara dan 0,6 meter di Ancol - Tanjung Priok.

Pemodelan tsunami diukur dari muka air laut rata-rata (mean sea level). Dalam kasus terburuk, jika tsunami terjadi saat pasang, maka tinggi tsunami dapat bertambah.

Selain itu, ketinggian tsunami juga dapat bertambah jika pesisir Jakarta sudah mengalami penurunan permukaan (subsiden).

Pemodelan tsunami memiliki ketidakpastian (uncertainty) yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena persamaan pemodelan sangat sensitif dengan data dan sumber pembangkit gempa yang digunakan, ujar Daryono.

Beda data yang digunakan maka akan beda hasilnya, bahkan jika sumber tsunaminya digeser sedikit saja, maka hasilnya juga akan berbeda. Inilah sebabnya maka selalu ada perbedaan hasil di antara pembuat model tsunami.

"Kajian skenario terburuk itu penting untuk rujukan mitigasi, jadi kita ambil pahitnya agar kita lebih siap, meski kapan terjadinya tidak ada yang tahu, bisa jadi skenario terburuk tersebut belum tentu terjadi," katanya.

Pemerintah terus mendorong pengembangan skema baru pendanaan untuk mendukung upaya mitigasi bencana atas dampak perubahan iklim serta fenomena fenomena lainnya karena adanya perubahan iklim yang cukup drastis. Kenaikan permukaan air laut, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi pada pulau-pulau di Indonesia yang memang sangat rentan karena kondisi geografisnya.

Sumber pendanaan dengan skema baru itu dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyesuaikan agenda pembangunan guna menghasilkan lompatan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat dan luas jangkauannya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Selama lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran untuk aksi perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Sekitar 76,5 persen dari anggaran tersebut dimanfaatkan untuk aksi mitigasi dan lintas sektor, dan 23,5 persennya digunakan untuk mendanai aksi adaptasi.

Pengeluaran pemerintah untuk perubahan iklim hanya mencakup 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim per tahun. Indonesia secara konsisten mengalokasikan sekitar 4,1 persen untuk aksi perubahan iklim.

Pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dibarengi dengan mitigasi bencana yang mumpuni. Yang tidak boleh dilupakan adalah membangun kesiapsiagaan masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap terhadap "alarm" yang diberikan oleh alam.

Baca juga: Wagub tampik Biden soal tenggelamnya Jakarta 10 tahun lagi

Baca juga: Jakarta dan Semarang miliki pendeteksi banjir pesisir

Baca juga: Pemerintah Pusat diminta bantu tuntaskan rob Semarang

Baca juga: Banjir Rob Landa Sepuluh Desa di Demak


 

Oleh Desi Purnamawati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar