Sri Mulyani paparkan peruntukan anggaran PEN 2022

Sri Mulyani paparkan peruntukan anggaran PEN 2022

Tangkapan layar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/am.

Menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan peruntukan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk tahun depan yang mencapai sebesar Rp321,2 triliun.

"Untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial akan tetap dominan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Pertama adalah bidang kesehatan sebesar Rp77,05 triliun yang ditujukan untuk testing, tracing, dantreatment, perawatan 250 ribu pasien COVID-19 dengan cost sharing BPJS, obat COVID-19 sebanyak empat juta paket serta insentif tenaga kesehatan selama 12 bulan.

Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi PEN capai Rp326,16 triliun

Kemudian, untuk vaksinasi yaitu pengadaan Rp38,44 triliun bagi 189 juta orang atau 70 persen dari total jumlah penduduk yang dibiayai pemerintah, 27 juta orang vaksinasi mandiri, serta dukungan vaksinasi pusat Rp3 triliun.

Kedua adalah bidang perlindungan masyarakat Rp126,54 triliun untuk PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, kartu prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan program perlinsos lainnya.

Ketiga adalah program prioritas sebesar Rp90,04 triliun termasuk untuk mendukung kegiatan padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, dan ICT serta program prioritas lainnya.

Terakhir, bidang dukungan UMKM dan korporasi Rp27,48 triliun untuk mendukung subsidi bunga UMKM, IJP UMKM dan korporasi serta program dukungan UMKM dan korporasi lainnya.

Ia menuturkan alokasi PEN 2022 ini merupakan alokasi sementara dari belanja pusat tahun depan sehingga berpotensi meningkat seiring perkembangan penanganan COVID-19 yang sumbernya dapat berasal dari TKDD, pembiayaan dan insentif perpajakan.

"Kita juga tetap terus mengantisipasi sama seperti tahun 2021 di mana kita tidak melihat kemudian terjadi lah pandemi muncul varian Delta yang lebih mengancam," ujarnya.

Ia mengatakan menurut berbagai pandangan ahli munculnya banyak varian masih berpotensi terjadi sehingga pemerintah tetap waspada terhadap pekembangannya.

"Kita menjaga keberlanjutan APBN dalam jangka menengah panjang, sehingga begitu muncul kebutuhan luar biasa di bidang kesehatan dan perlinsos kita harus mengambil dari pos prioritas lainnya," jelasnya.

Baca juga: CORE minta pemda berpartisipasi dorong realisasi PEN lebih cepat
Baca juga: Struktur ekonomi RI dinilai mampu dorong pemulihan lebih cepat

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

NIK gantikan NPWP, Menkeu tegaskan tak semua pemilik KTP wajib pajak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar