Kami sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumsel, dari data yang disampaikan tersebut tentunya kami akan selalu berupaya mendukung kebijakan pemerintah pusat
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menangani daerah miskin untuk menindaklanjuti intruksi Presiden Joko Widodo tentang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Sumsel Ahmad Najib di Palembang, Selasa, mengatakan, setidaknya terdapat tiga Isu yang menjadi konsentrasi bersama, yaitu pembenahan dan penyepakatan basis data dan informasi tentang kemiskinan ekstrem, penajaman program dan kegiatan yang diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan keterpaduan penanganan kemiskinan ekstrim di pusat dan daerah.

Untuk itu, kata dia, lokasi dan sebaran masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem itu harus diperjelas, yaitu tinggal di daerah kawasan hutan atau daerah isolasi, di wilayah sengketa dan di daerah yang bukan hunian seperti kolong jembatan, bangunan liar, dan sebagainya.

"Kami sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan kemiskinan ekstrem di Sumsel, dari data yang disampaikan tersebut tentunya kami akan selalu berupaya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan kami juga telah menyusun langkah-langkah terkait hal tersebut," katanya.

Selain itu, Akhmad Najib menambahkan bahwa Pemprov Sumsel telah mengambil peran dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membentuk tim pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program-program pusat yang disampaikan.

Baca juga: Pengamat: Pengurangan nominal BST bisa picu kemiskinan ekstrem

Baca juga: Kemiskinan ekstrem di Italia melonjak karena COVID


Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Sumatra Selatan (Sumsel) turun 0,14 persen pada Maret 2021.

Kepala BPS Sumsel Zulkipli menyampaikan penurunan kemiskinan di Sumsel sudah mengalami perubahan yang signifikan dan berharap hal tersebut terus berlanjut.

“Semoga ke depannya penurunan seperti ini terus terjadi, salah satunya melalui program yang dilakukan pemerintah daerah,” kata dia.

Jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2021 tercatat sebanyak 1.113,76 ribu. Jika dibandingkan dengan September 2020, terjadi penurunan sebesar 5,89 ribu orang.

Angka penduduk miskin di desa lebih tinggi dibandingkan penduduk kota, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar langkah yang diambil lebih terarah.

BPS juga menyampaikan garis kemiskinan Sumsel sebesar 457,455 per kapita yang dipengaruhi oleh beberapa komoditas, baik makanan dan nonmakanan.

“Komoditas makanan menyumbang 74,45 persen terhadap garis kemiskinan di Sumsel,” katanya.

Sumsel hingga kini masih berada pada predikat 10 provinsi termiskin, demikian Zulkipli.

Baca juga: Presiden harap angka kemiskinan ekstrem jadi nol pada 2024

Baca juga: Bappenas minta Sumsel tekan angka kemiskinan

Baca juga: DPRD diajak Gubernur Sumsel turunkan angka kemiskinan

Baca juga: Pasca Asian Games 2018, angka kemiskinan Palembang turun

 

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021