Anggota DPR pertanyakan efektivitas regulasi Kemenaker antisipasi PHK

Anggota DPR pertanyakan efektivitas regulasi Kemenaker antisipasi PHK

Tangkapan layar Rapat Kerja Komisi IX DPR Rl dengan Menteri Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA/Youtube DPR RI/Muhammad Jasuma Fadholi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mempertanyakan efektivitas sejumlah regulasi yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

"Efektivitasnya seperti apa? Karena mungkin tidak semua terbantu dengan regulasi ini," kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR Rl dengan Menteri Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, di dalam rapat tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), dua Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker), dan empat Surat Edaran (SE) Menaker untuk mengantisipasi PHK sebagai dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: F-PAN: Perpanjangan PPKM harus dibarengi penyempurnaan kebijakan

Saleh mempertanyakan hal tersebut mengingat Kemenaker hanya berperan sebagai regulator, sementara pelaksanaannya akan kembali kepada para pengusaha dan melibatkan para pekerja dalam tataran implementasi.

Menurutnya, apabila para pengusaha tidak merasa sesuai dengan peraturan yang ada dan pekerjanya merasa dirugikan, maka efektivitas sejumlah regulasi itu justru akan menjadi kendala.

"Jangan sampai regulasi yang dibuat mempersulit mereka," ujar Saleh.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penerbitan regulasi tersebut melibatkan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

"Sederhananya peraturan-peraturan itu dibuat atas dasar adanya kebutuhan," kata Ida.

Baca juga: Fraksi PAN sarankan penerapan kebijakan "lockdown" akhir pekan

Mengenai efektivitasnya, Ida menjelaskan bahwa Kemenaker terus melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan di level internal maupun lapangan setelah sejumlah regulasi tersebut diterbitkan.

"Tentu Kemenaker masih butuh intensitas koordinasi yang lebih agar semua aturan ini akan efektif di lapangan," kata Ida.

Untuk dua Permenaker terkait antisipasi PHK akibat pandemi sendiri, Kemenaker telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian BSU Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan dampak COVID-19.

Sementara itu, terdapat pula Kepmenaker Nomor 312 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Penyakit dan Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi COVID-19.

Baca juga: Menaker: Harus bipartit, tak boleh ada penyesuaian upah sepihak

Selanjutnya terdapat empat SE Menaker, yakni SE Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan COVID-19 dan SE Menaker Nomor M/7/AS.02/V/2020 tentang Rencana Kelangsungan Usaha Dalam Menghadapi COVID-19 dan Protokol Pencegahan COVID-19 di Perusahaan.

Baca juga: Menaker minta AMHI sinergi dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan

SE Menaker Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program JKK pada Kasus PAK Karena COVID-19 dan SE Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan serta Sarana Kesehatan bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19 juga melengkapi seperangkat regulasi tersebut.

Pewarta: Muhammad Jasuma Fadholi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Tanggapi Menag, Pimpinan DPR: Kemenag untuk semua agama

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar