Puan Maharani tegaskan DPR kawal RUU APBN 2022 untuk lindungi rakyat

Puan Maharani tegaskan DPR kawal RUU APBN 2022 untuk lindungi rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR Jakarta. ANTARA/HO-DPR RI

Anggaran harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif, dan fleksibel.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lembaganya siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 bersama Pemerintah agar anggaran dapat melindungi rakyat dan merespons dinamika pandemi COVID-19 yang berubah secara cepat.

"Langkah itu agar anggaran tahun depan dapat merespons dinamika dan risiko pandemi yang dapat berubah secara cepat. Respons tersebut semata-mata untuk melindungi rakyat dari dinamika dan risiko akibat pandemi COVID-19," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, merespons tanggapan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBN 2022.

Puan mengatakan, tahun 2020 dan 2021 memberikan pembelajaran bahwa APBN yang fleksibel dan responsif dalam menghadapi ketidakpastian sangat penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.

Karena itu, menurut Puan, sinergi DPR dan Pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Sebab penanganan COVID-19 menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Sinergi ini dalam konteks checks and balances dalam penyusunan RAPBN 2022," ujarnya.

Dia menilai, tanggapan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBN 2022 makin memperjelas arah APBN yang masih menjadi instrumen penting dan utama untuk pemulihan ekonomi.

Hal itu, menurut dia, membuat anggaran harus dibangun dengan karakteristik responsif, antisipatif, dan fleksibel. Puan mengatakan, untuk RAPBN tahun 2022 akan fokus pada intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan reformasi struktural untuk mengakselerasi pemulihan.
Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna bahas RUU APBN 2022
Baca juga: Puan minta fraksi-fraksi beri masukan komprehensif RUU APBN 2022


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Bendera Indonesia dilarang berkibar, DPR berharap efektivitas satgas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar