"Untuk tahun 2010 khususnya PAD walet, masih nihil," kata Hasan karman di Singkawang, Kamis. Menurutnya itulah faktanya yang terjadi di Kota Singkawang.
Dia menjelaskan tidak mencapainya target PAD dari usaha walet itu, menjadi salah satu alasan banyaknya penemuan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap audit anggaran 2009 yang tidak wajar.
Menurut dia, setiap pengusaha khususnya kepada pengusaha walet hendaknya saling menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.
Membayar retribusi untuk kontribusi yang masuk didalam PAD Kota Singkawang, merupakan suatu bentuk kemitraan yang baik.
"Apalagi saat ini akan memasuki pergantian tahun, yakni awal 2011, maka diharapkan serta diingatkan kepada pengusaha walet untuk segera membayar pajak kontribusi walet," katanya.
Hasan berharap dengan ditemukannya ketidakwajaran oleh BPK RI tahun 2009, ke depannya untuk segera diperbaiki.
"Hal ini bertujuan, agar ke depannya tidak terjadi lagi penemuan-penemuan yang dapat menimbulkan tidak wajar," katanya.
Wali Kota mengharapkan dengan adanya penemuan yang tidak wajar tersebut, pengusaha walet di Kota Singkawang untuk menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah.
Kasat Polisi Pamong Praja Kota Singkawang Karyadi mengatakan, untuk sekarang sudah dirasakan kecemburuan di masyarakat. Hal ini karena tidak seimbangnya kontribusi PAD dari masyarakat. Sementara PAD dari pengusaha walet hingga akhir 2010, belum mencapai target.
"Bisa dikatakan nihil. Adapun hanya dari IMB saja," katanya.
Karyadi berharap kepada pengusaha walet sebelum berakhirnya tahun 2010, segera membayar retribusi yang sudah ditetapkan melalu peraturan daerah tersebut.
"Ini bertujuan, selain untuk menghindari penemuan dari BPK RI, juga untuk menghindarkan kecemburuan sosial di masyarakat," katanya. (ANT-169/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
