MPR RI: Perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan hadapi arus perubahan

MPR RI: Perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan hadapi arus perubahan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/Dokumen pribadi/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai diperlukan penguatan di bidang politik dan nilai-nilai kebangsaan secara menyeluruh di setiap elemen bangsa untuk menghadapi arus perubahan.

Dia menilai perubahan arus politik di dalam dan luar negeri harus menjadi momentum memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

"Langkah itu dalam upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ini dan masa datang," kata Lestari Moerdijat atau Rerie saat diskusi daring bertema "Tantangan Politik 76 Tahun Indonesia Merdeka" yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.

Dia menjelaskan pasca 76 tahun Indonesia Merdeka, kehidupan bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan di bidang politik dalam negeri, kawasan, maupun global.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Indonesia perlu posisikan diri hadapi tantangan

Karena itu, dia menilai perlu langkah yang segera untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Menurut Lestari, saat ini selain pandemi, perkembangan teknologi memengaruhi dinamika politik nasional.

"Ditambah lagi era disrupsi yang tidak hanya menyebabkan distorsi informasi, tetapi juga memengaruhi pola pikir anak bangsa karena telah terjadi transformasi dalam ruang publik yang melampaui sekat identitas dan batas negara," ujarnya.

Menurut dia, politik dan politisi harus mengoptimalkan ekosistem digital dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan berhadapan dengan ragam tantangan yang tidak hanya menyasar kehidupan sosial tetapi juga ideologi berbangsa.

Dia menilai dalam menghadapi kondisi tersebut perlu penguatan di bidang politik dan nilai-nilai kebangsaan secara menyeluruh di setiap elemen bangsa untuk menghadapi arus perubahan yang sulit terbendung.

Baca juga: MPR: Persiapkan sistem andal pengendalian pandemi di area publik

Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pada tahun 2019-2024 adalah penguatan diplomasi ekonomi serta perlindungan yang lebih baik terhadap WNI di luar negeri.

Selain itu, menurut dia, menjaga kedaulatan dan integritas negara, bangsa, meningkatkan kontribusi kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta mewujudkan reformasi birokrasi sebagai penguatan infrastruktur diplomasi.

Dia menilai saat ini dari sisi politik, isu-isu aktual yang harus dihadapi Indonesia adalah diplomasi bidang kesehatan, perlindungan WNI di luar negeri, konflik Laut China Selatan, pergantian pemerintahan di Afghanistan, dan kebijakan politik luar negeri Indonesia pascapandemi COVID-19.​​​​​​

Baca juga: Wakil MPR: Terapkan norma baru demi terkendalinya COVID-19

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Buruh se-Jabodetabek sampaikan 4 tuntutan kepada DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar