Stafsus Menkeu pastikan pajak karbon tidak bebani pelaku usaha

Stafsus Menkeu pastikan pajak karbon tidak bebani pelaku usaha

Tangkapan layar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam webinar mengenai pajak karbon yang diselenggarakan oleh Tax Centre UI di Jakarta, Senin (30/8/2021). ANTARA/Sanya Dinda

Akan dipilih sektor tertentu yang kontribusinya besar dan cukup siap untuk dipungut pajak karbon. Serta akan dikaitkan dengan insentif non fiskal agar memberi daya dukung lebih kuat bagi investasi dan transformasi ekonomi
Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan pajak karbon akan diterapkan pada waktu yang tepat dengan besaran pungutan yang tidak membebani pelaku usaha.

“Akan dipilih sektor tertentu yang kontribusinya besar dan cukup siap untuk dipungut pajak karbon. Serta akan dikaitkan dengan insentif non fiskal agar memberi daya dukung lebih kuat bagi investasi dan transformasi ekonomi,” kata Prastowo dalam webinar mengenai pajak karbon yang diselenggarakan oleh Tax Centre UI di Jakarta, Senin.

Menurut dia, saat ini pemerintah sedang memetakan berbagai pungutan yang bertujuan mengurangi emisi karbon, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak daerah. Ketentuan ini akan diintegrasikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya ke depan.

“Ini pentingnya mendesain bagaimana formulasi pajak karbon yang efektif untuk mencapai tujuan, tapi sekaligus tidak menjadi beban dengan pajak berganda,” kata Prastowo.

Ia mengatakan pemerintah tidak sekadar menerapkan pajak karbon untuk menambah penerimaan negara, tapi juga mencapai tujuan bersama dalam memenuhi komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, terutama terkait penurunan emisi karbon.

Usulan mengenai pemungutan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) pun diyakini akan menjadi babak baru pengarusutamaan perekonomian hijau.

Menurut Prastowo, pemerintah telah mengundang berbagai lapisan masyarakat, seperti asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan aktivis lingkungan untuk memformulasikan pajak karbon yang adil.

“Masih cukup waktu bagi kita untuk berdiskusi, baik pemerintah, dewan perwakilan rakyat, pelaku usaha, dan aktivitas untuk memberi masukan agar kebijakan pajak karbon didesain secara holistik dan komprehensif. Kita memerlukan pertimbangan yang adil dan memperhatikan pemulihan ekonomi,” kata Prastowo.

Dalam RUU KUP, pemerintah berencana mengenakan tarif sebesar Rp75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Tarif pajak karbon ini dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan Result Based Payment REDD + atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Tahun 2020.

Baca juga: Bappenas: Pajak karbon alat menuju Indonesia Emas 2045

Baca juga: DJP: Pajak karbon untuk kurangi emisi sampai 29 persen pada 2030

Baca juga: Atasi perubahan iklim, Pemerintah siapkan Perpres atur ekonomi karbon

Baca juga: Anggota DPR: Orang pribadi tidak boleh jadi subjek pajak karbon

 

Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

UU HPP dorong wujudkan RI bersih emisi di 2060

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar