Moeldoko ajak keluarga besar Kawanua bergotong royong tangani krisis

Moeldoko ajak keluarga besar Kawanua bergotong royong tangani krisis

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, di Jakarta, Senin (30/8/2021). ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak keluarga besar DPP Kerukunan Keluarga Kawanua terus ikut bergotong royong menangani krisis akibat pandemi COVID-19.

“Saya mengajak kita semua untuk mengambil pilihan ‘membajak krisis’ menjadi peluang. Peluang untuk memajukan Indonesia, peluang untuk memanusiakan manusia, dan menuju peradaban yang lebih baik,” ujar Moeldoko saat menjadi pembicara kunci dalam webinar DPP Kerukunan Keluarga Kawanua Terkait Semangat Kebangsaan dalam Mengisi Kemerdekaan pada Masa Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin.

Moeldoko mengatakan krisis COVID-19 sejatinya berada di luar kapasitas, sumber daya, dan pengetahuan semua orang di seluruh dunia.

"Dalam situasi yang demikian, tak ada jawaban pasti yang siap pakai dan dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang dapat dilakukan adalah proses terbaik,” kata Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko sebut KSP dukung pengembangan alat tes antigen buatan lokal

Menurut dia, pemerintah telah mengambil kebijakan "membajak krisis" dalam penanganan pandemi selama ini, di antaranya melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, kebijakan subsidi gaji, dan kebijakan insentif tenaga kesehatan.

Berdasarkan data per Juni 2021, pagu anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional telah ditingkatkan menjadi Rp699 triliun yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, korporasi, dan insentif usaha.

Selama pandemi, kata dia, kebijakan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu/bulan selama empat bulan telah diperluas cakupannya menjadi 15,7 juta orang termasuk guru, perawat, dan tenaga honorer lain yang terdaftar di dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: KSP: Pemerintah hadir untuk penyandang disabilitas di masa pandemi

Selain itu, ujarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan insentif tenaga kesehatan PNS dan non-PNS. Kebijakan ini diberikan pemerintah kepada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dengan kisaran Rp5-15 juta per bulan selama penanganan pandemi COVID-19.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa per bulan Agustus 2021 sejumlah Rp4,7 triliun insentif sudah disalurkan kepada 679.000 tenaga kesehatan, katanya.

“Dalam situasi keterbatasan kapasitas, sumber daya, dan pengetahuan yang kita hadapi seperti sekarang ini, tentu dampak kebijakan yang dihasilkan pemerintah menjadi terbatas. Namun, situasi ini bisa kita atasi apabila kita semua bergotong royong untuk keluar dari krisis,” jelas Moeldoko.

Baca juga: KSP dorong percepatan pembangunan dermaga Lantamal VI Makassar

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Moeldoko tegaskan pemerintah tidak menghindari persoalan HAM

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar