HUT MPR momentum penegasan pelaksanaan konstitusi dan empat pilar

HUT MPR momentum penegasan pelaksanaan konstitusi dan empat pilar

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) lembaga tersebut seharusnya menjadi momentum penegasan kembali pelaksanaan konstitusi dan sosialisasi empat pilar.

"Peringatan hari lahir ke-78 MPR RI pada 29 Agustus harusnya menyegarkan semangat dan komitmen MPR dalam mengawal dan menjaga pelaksanaan konstitusi, meskipun di era pandemi COVID-19," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Penting bagi MPR, kata dia, untuk menjadi rujukan serta menegaskan kembali komitmen dalam menjaga amanat rakyat terkait dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi dan menyosialisasikan empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Hari jadi ke-76 lembaga tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan semua lembaga negara agar melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi. Termasuk yang spesifik terkait dengan kekhasan masing-masing, serta mencakup keadilan hukum dan kepatuhan pada konstitusi.

Beberapa tahun belakangan ini Indonesia sering merasakan adanya kasus-kasus yang tidak mencerminkan keadilan hukum. Hal itu juga banyak disuarakan oleh rakyat maupun para aktivis.

"Ini harus benar-benar jadi koreksi untuk keadilan yang menjadi dua sila penting Pancasila serta prinsip negara hukum," ujar politisi senior Partai PKS tersebut.

Keadilan hukum yang dimaksud juga berkaitan dengan proses demokratisasi di Indonesia yang belakangan dinilainya mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang berwenang mengubah konstitusi, MPR harus memastikan ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin demokrasi dan menjadi cita-cita reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden

Kemudian hal itu juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang reguler selama lima tahun sekali dan tidak diutak-atik dengan alasan apapun termasuk pandemi.

"Pelaksanaan ketentuan itu sangat krusial untuk menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang tidak mengkhianati cita-cita reformasi," ujar HNW.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI dukung pembentukan Satgas BLBI
Baca juga: MPR: Bangun kerja sama orang tua-guru sukseskan PTM masa pandemi

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Hidayat Nur Wahid: sikapi penghentian umrah dengan bijak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar