Menkop apresiasi 5 provinsi dengan partisipasi berkoperasi tertinggi

Menkop apresiasi 5 provinsi dengan partisipasi berkoperasi tertinggi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jakarta, Selasa (1/9). ANTARA/HO-KemenkopUKM

Keikutsertaan masyarakat dalam berkoperasi ini harus kita pacu terus agar koperasi benar-benar mampu berperan menjadi katalisator, agregator, dan pembesaran dari ekonomi rakyat yang kecil-kecil tadi
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan para kepala daerah kabupaten/kota dapat memperkuat sinergi untuk mendukung koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) unggul di masa depan.

Ia menyatakan di Jakarta, Rabu, bahwa pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan baik atas peran dan partisipasi para kepala daerah, seperti Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu kepala daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data dan pengusulan BPUM. Alhamdulillah, ini menjadi program unggulan PEN yang terasa manfaatnya bagi pelaku usaha mikro untuk bertahan,” kata Teten Masduki.

Melalui BPUM, lanjutnya, pemerintah melakukan penguatan pendataan dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pembukaan rekening, sehingga usaha mikro mulai memiliki peluang usaha lebih luas. Ini dikatakan bagian dari transformasi usaha mikro informal ke formal.

Secara khusus, MenkopUKM menyampaikan apresiasi kepada lima provinsi dengan tingkat partisipasi berkoperasi cukup tinggi, yakni Bali 25,89 persen, DI Yogyakarta 22,92 persen, Kalimantan Barat 22,28 persen, Jawa Tengah 18,64 persen, dan Nusa Tenggara Timur 17,77 persen.

“Keikutsertaan masyarakat dalam berkoperasi ini harus kita pacu terus agar koperasi benar-benar mampu berperan menjadi katalisator, agregator, dan pembesaran dari ekonomi rakyat yang kecil-kecil tadi,” ungkap Teten Masduki.

Baca juga: Kemenkop UKM: Bantuan-stimulus cegah UMKM terlempar dari arena bisnis

Teten Masduki juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memerlukan peran pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah, khususnya menyangkut perizinan dan pendataan.

Adapun program-program Kemenkop-UKM untuk mendukung tercapainya koperasi dan UKM yang unggul, ucapnya, seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ditingkatkan sepanjang pandemi hingga 24 Agustus sudah terserap Rp165,14 triliun atau 65,11 persen kepada 4,4 juta debitur.

“Saya lihat, dalam penggunaan KUR ini masih sangat timpang, antara Jawa dan di luar Jawa, antara sektor perdagangan dengan sektor riil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Mohon bantuan dari bapak, ibu kepala daerah untuk menggerakkan pelaku UMKM di daerahnya memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini,” harap Teten Masduki.

Ia juga memaparkan tentang program penguatan koperasi dan UKM dalam rantai pasok bermitra dengan BUMN dan program SMESCO Indonesia untuk mendukung UMKM masa depan. Serta kebijakan afirmasi agar Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) khusus menyalurkan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi.

Hal ini disampaikan Teten Masduki ketika menjadi pembicara kunci pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Perlu diubah citra koperasi di mata kaum muda

Baca juga: Insan perfilman mulai bersatu bentuk badan hukum koperasi


Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkop UKM tingkatkan porsi kredit UMKM jadi 30 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar