Mereka diberangkatkan dari Luwuk (ibu kota Kabupaten Banggai) pada Sabtu siang, setelah sebelumnya mengikuti upacara apel persiapan di halaman Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Jalan Urip Sumarharjo.
Selain personel TNI-AD dan TNI-AL, serta kepolisian dari beberapa kesatuan, Pemkab Banggai juga melibatkan belasan polisi kehutanan dan polisi pamongpraja dalam operasi penertiban lokasi-lokasi tambang di tiga kecamatan berdekatan, yaitu Toili Barat, Toili, dan Moilong.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai, Hardi Uda`a, Sabtu, mengatakan pelibatan personel militer dan polisi bersenjata dalam operasi itu bertujuan agar penertiban para penambang emas ilegal berjalan lancar dan aman.
"Pendekatan yang kami lakukan selama ini sudah cukup. Karena itu, mereka akan kami tertibkan dengan cara meminta segera mengosongkan semua kawasan penambangan ilegal tersebut," ujarnya.
Menurut Uda`a penertiban para penambang emas ilegal di Dataran Toili itu didasarkan atas aktivitas mereka selama ini tidak memiliki izin dari pemerintah daerah serta sudah mengancam kerusakan kawasan hutan, sungai, areal persawahan, serta perairan laut di sekitarnya.
Karena itu, katanya, pemerintah daerah akan memastikan seluruh penambang sudah harus keluar dari lokasi tersebut sekaligus menghentikan semua aktivitas pengerukan emas secara tidak sah dalam waktu beberapa hari ke depan.
Pemkab Banggai memperkirakan saat ini lebih 10.000 penambang tradisional yang beroperasi mengeruk cadangan emas di Dataran Toili.
Sebagian di antara mereka adalah penduduk lokal dan sebagian lagi pendatang asal kabupaten dan provinsi tetangga.
Sementara itu, informasi diperoleh ANTARA dari Toili menyebutkan sudah ada ribuan penambang emas ilegal yang meninggalkan lubang-lubang galian mereka kurun dua hari terakhir setelah mendengar kabar akan ada operasi penertiban dari aparat dalam waktu dekat, namun sebagian besar masih bertahan.(*)
ANT/R015/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
