DKPP beri sanksi peringatan pada 9 penyelenggara pemilu

DKPP beri sanksi peringatan pada 9 penyelenggara pemilu

Tangkapan layar pembacaan putusan DKPP secara daring untuk merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota Bawaslu pada Rabu (1/9/2021). ANTARA/HO-Bawaslu Bali.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada sembilan penyelenggara pemilu.

Ketua Majelis Alfitra Salamm dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu II Anak Agung Gede Raka Nakula selaku Anggota KPU Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan," kata Alfitra Salamm saat membacakan putusan perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021.

DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Joko Arief Budiono (Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal) dalam perkara 142-PKE-DKPP/V/2021.

Kemudian, Joko Arief Budiono juga mendapatkan peringatan pada perkara 153-PKE-DKPP/VI/2021 bersama 4 Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yakni Ahmadiswadi, Maklum Pelawi, Ali Aga, dan Yawisham.

Selanjutnya, sanksi peringatan juga diberikan kepada Irwan, Swastari Haz (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu), dan Yuyun Nurul Azmi (Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB). Ketiganya merupakan teradu dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021.

Dalam perkara 145-PKE-DKPP/V/2021 itu, dua Anggota DKPP yakni Didik Supriyanto dan Pramono Ubaid Tanthowi memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Baca juga: Di sidang MK kuasa hukum mantan ketua KPU sebut kekuasaan DKPP absolut

Baca juga: DKPP berhentikan anggota KPU Kota Prabumulih karena terima uang caleg


Ketiga teradu dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku berat selayaknya mendapatkan sanksi pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu.

Didik dan Pramono berpandangan tindakan tiga teradu yang memerintahkan KPU Kabupaten Dompu menetapkan salah satu bakal calon menjadi calon yang memenuhi syarat meski tidak terpenuhi syarat jangka waktu lima tahun tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap esensi pemilu.

"Bahwa derajat pelanggaran atas penetapan bakal calon yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar calon jauh lebih besar daripada derajat pelanggaran atas penatapan orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar sebagai pemilih," kata Didik.

Peluang untuk mengoreksi kesalahan memasukkan bakal calon yakni hanya dengan cara menghentikan pemungutan suara atau pemungutan suara ulang. Hal itu berdampak pada pemborosan uang negara dan menjatuhkan kredibilitas penyelenggara pemilu ke titik yang paling rendah.

"Dikarenakan tindakan ketiga teradu dipengaruhi oleh pandangan atasannya yakni Bawaslu RI, ketiganya dinilai pantas mendapatkan sanksi peringatan keras," ujar Didik Supriyanto.

Sidang itu mengagendakan pembacaan putusan dari 7 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang melibatkan 28 teradu dengan 27 penyelenggara, satu penyelenggara pemilu menjadi teradu dalam dua perkara berbeda, dan 9 penyelenggara mendapatkan peringatan.

Sementara itu, sebanyak 18 penyelenggara pemilu direhabilitasi nama baiknya oleh DKPP karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu (KEPP).

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

DKPP: Penyelenggara pemilu tak boleh anti parpol

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar